Ketua DPD Sampaikan Sejumlah Temuan Soal Pilkada 2020 ke DKPP

“Demi menjamin kualitas Pilkada 9 Desember nanti”

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti/ dok: Instagram

MONITOR, Jakarta – Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, menemukan beberapa hal penting dari hasil lawatannya ke sejumlah provinsi di Sulawesi terkait Pilkada Serentak 2020 untuk diketahui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Untuk itu, setiba di Jakarta, sebelum melanjutkan lawatan ke Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), LaNyalla menyempatkan untuk menggelar rapat koordinasi dengan DKPP di rumah jabatan Ketua DPD RI di kawasan Denpasar Raya, Jakarta, Sabtu (21/11/2020) malam.

“Saya sengaja mengundang Ketua DKPP dan Sekretaris DKPP malam ini, karena besok pagi, saya harus melanjutkan kunjungan kerja ke daerah lagi. Penting bagi saya untuk menyampaikan beberapa temuan di daerah, demi menjamin kualitas Pilkada 9 Desember nanti, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ungkap LaNyalla.

Pertemuan yang digelar di rumah jabatan itu dihadiri langsung Ketua DKPP Muhammad dan Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno. Sementara dari DPD RI, selain LaNyalla, hadir sejumlah senator, di antaranya Fahrul Razi, yang juga ketua Komite I dan senator Jialyka Maharani, Ahmad Bastian, serta Bustami Zainuddin.

Sejumlah temuan hasil kunjungan kerja LaNyalla ke sejumlah provinsi di Sulawesi disampaikan langsung kepada Ketua DKPP dalam kesempatan itu. Di antaranya, banyaknya warga yang belum memiliki e-KTP di Sulawesi Tenggara (Sultra) dan banyaknya pelanggaran dalam proses pilkada di Gorontalo.

Di Sultra, LaNyalla menemukan fakta ada sekitar 10 ribu warga Sultra yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terancam kehilangan hak suara di Pilkada Serentak 2020 karena belum memiliki e-KTP atau Surat Keterangan (Suket).

Sementara di Gorontalo, tercatat 1.874 dugaan pelanggaran ditemukan Bawaslu. Dugaan pelanggaran Pilkada 2020 tersebut, mulai dari dugaan pelanggaran administrasi, etik, pidana, hingga hukum lainnya.

“Hal-hal semacam ini harus menjadi concern kita bersama, jika ingin Indonesia lebih baik ke depan. DKPP harus pro aktif menjaga marwah proses demokrasi ini. Jangan karena adanya pandemi Covid-19, lantas hal-hal ini dimaklumi. Karena kualitas demokrasi dan protokol kesehatan harus berjalan seiring,” ujar LaNyalla.

Di tempat yang sama, Ketua Komite I DPD RI Fahrul Razi, menyatakan bahwa DKPP sebagai salah satu unsur penyelenggara pemilu, memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, untuk menghasilkan pilkada yang sehat dan yang penuh integritas.

“Di tengah Pandemi, DKPP selain harus memperhatikan kualitas demokrasi, juga harus mengingat doktrin universal, yaitu ‘salus populi supreme lex esto’, yakni keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Ketua DKPP Muhammad menyampaikan beberapa laporan kinerja mereka kepada DPD RI. Mulai dari peta jalan pilkada di tengah pandemi, hingga Indeks Kepatuhan Etik yang menjadi tolok ukur menilai kinerja penyelenggara Pilkada 2020.

“Kami memantau semua aktivitas penyelenggara. Termasuk penyelenggara di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga TPS, bahkan penyelenggara ad-hoc. Karena semua punya potensi dijadikan bagian dari mesin politik,” ungkapnya.