Jimly Minta Pemerintah Tak Hadapi Rizieq Seperti Mau Perang

“Jangan anggap mereka yang tak suka pemerintah itu akan bisa menjatuhkan Presiden”

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie (dok; Republika)

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, meminta pemerintah untuk tidak menghadapi aksi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab seperti layaknya mau melakukan peperangan.

Hal itu disampaikan Jimly saat menanggapi langkah pimpinan TNI yang menggelar apel siaga di kesatuan-kesatuan pasukan khusus tiga matra TNI beberapa waktu lalu.

“Jangan bikin suasana tegang, kayak mau perang. Jangan anggap mereka yang tak suka pemerintah itu akan bisa menjatuhkan Presiden,” ungkapnya seperti dikutip dari detikcom, Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Jimly menyarankan, pemerintah sebaiknya menganggap aksi Rizieq Shihab itu sebagai sebuah ‘kenakalan’. Karena itu, menurut Jimly, perlu dihadapi dengan lebih bijak dan diplomatis.

Jimly menegaskan, narasi-narasi ketidaksukaan terhadap pemerintah oleh Rizieq Syihab dan para pendukungnya tidak mungkin menjatuhkan Presiden Jokowi.

Bila teologi perang dihadapi dengan ideologi perang, Jimly mengatakan, mungkin saja memang akan menghasilkan penyelesaian yang cepat dengan kemenangan negara.

“Tapi selesainya itu tidak sejati, dan dalam jangka panjang bias menimbulkan luka kebangsaan yang susah merawatnya,” katanya.

Jimly menyampaikan, begitupun dengan langkah hukum terhadap Rizieq Syihab dan kelompoknya, bila terlalu dipaksakan, justru bisa memperuncing masalah. Sepertinya ketegasan hukum itu mulia, tapi itu sesungguhnya cuma di permukaan.

“Di hatinya belum tentu, bahkan akan menyulut dendam,” ujarnya.

Di sisi lain, Jimly juga mengingatkan agar Rizieq Syihab menghentikan model dakwah yang cenderung provokatif. Sebagai pemimpin agama, Jimly menyebutkan, Rizieq Shihab harus dapat ikut menyejukkan suasana, apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Jimly mengungkapkan, para petinggi FPI dan pendukung lainnya jangan membandingkan acara-acara pengumpulan massa yang mereka lakukan dengan proses pilkada. Menurut Jimly, kedua hal itu jelas berbeda karena gelaran pilkada merupakan bagian dari kegiatan bernegara yang diatur undang-undang. 

Jimly juga mengkritik kelompok yang menamakan diri Persaudaraan Alumni (PA) 212. Jimly pun meminta agar rencana menggelar reuni di tengah pandemi diurungkan.

“Acara semacam itu cuma melanggengkan konflik saat Pilgub DKI 2017. Itu cuma memelihara sakit hati,” ungkapnya.