Pilkada Surabaya 2020, PDIP: MA Lakukan Politik Devide et Impera

“Politik pemecah belah selama masa kolonial selalu dilawan oleh seluruh anak bangsa”

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat. Foto: Ist

MONITOR, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, mengungkapkan pasangan calon (paslon) Machfud Arifin-Mujiaman telah melakukan politik pecah belah atau devide et impera ala kolonial Belanda dalam Debat Pilkada Surabaya 2020.

Menurut Djarot, karena Machfud Arifin kurang begitu paham pemerintahan yang baik, maka strategi yang dipakai adalah memecah belah, termasuk mendekati putra sulung almarhum mantan Sekjen DPP PDIP I. Soetjipto alias Pak Tjip, Jagad Hariseno.

“MA (Machfud Arifin) telah melakukan politik devide et impera ala kolonialisme Belanda. Politik pemecah belah selama masa kolonial selalu dilawan oleh seluruh anak bangsa, termasuk NU, Muhammadiyah dan PNI saat itu. Jadi rasanya kurang elok kalau tim MA menjalankan politik adu domba, termasuk apa yang dilakukan oleh Mat Mochtar. Sebab itu cara kolonial yang ditentang arek-arek Surabaya,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Djarot menyampaikan, PDIP terus menyatu dengan seluruh elemen masyarakat Surabaya untuk memenangkan Eri Cahyadi-Armudji guna memastikan satunya arah kemajuan Surabaya sejak Bambang DH dan Tri Rismaharini-Wisnu. 

Sebab, menurut Djarot, Eri Cahyadi mampu menunjukkan semua kualitas itu dalam debat kandidat Pilkada Surabaya 2020. 

“Debat tadi malam menunjukkan kualifikasi kepemimpinan Eri-Armudji, berhadapan dengan Mahfud Arifin yang lebih kedepankan retorika, namun tidak memahami persoalan tata kota, investasi dan juga manajemen pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Terkait Mat Mochtar, Djarot menegaskan bahwa DPP PDIP telah memecat Mat Mochtar karena perilakunya yang tidak terpuji.

“Mat Mochtar telah dipecat. Kalau mengaku anggota partai harus memiliki kesadaran berorganisasi. Eri Cahyadi-Armudji adalah calon PDI Perjuangan. Saya tahu persis bagaimana sebelum mengambil keputusan Ibu Megawati melakukan kontemplasi,” katanya.

Bahkan, menurut Djarot, agar keputusan benar-benar sesuai harapan rakyat Surabaya, sebulan sebelum Eri-Armudji diumumkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak mau menerima tamu, termasuk Tri Rismaharini sekalipun.

“Dengan demikian keputusan benar-benar jernih, tulus, untuk masa depan Kota Surabaya. Eri diputuskan sebagai calon karena kepemimpinannya. Eri adalah sosok muda, berprestasi di Surabaya. Dan sebagai seorang insinyur, mampu membuat perencanaan dan desain kemajuan bagi Surabaya untuk Indonesia dan dunia,” ungkapnya. 

Atas dasar hal tersebut, Djarot meyakini bahwa justru ketika Eri-Armudji dikepung dan lawan memiliki begitu banyak logistik serta dana, Surabaya justru semakin bersatu. 

“Eri semakin kuat justru karena gemblengan dan kepungan. Apa yang terjadi justru membuktikan bagaimana masyarakat Surabaya memiliki keberanian untuk memilih pemimpin muda yang jujur, berpengalaman dan visioner. Jadi ketika Surabaya dikepung, seperti halnya ketika sekutu mengepung Surabaya, perlawanan rakyat untuk mendukung pemimpin yang baik akan semakin kuat,” ujarnya.