MONITOR, Jakarta – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin, menilai bahwa langkah Polda Metro Jaya memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat tidak masuk akal.
“Pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Polda Metro untuk dimintai klarifikasi tentang kerumunan pernikahan putri Habib Rizieq Shihab dapat dipandang sebagai drama penegakan hukum yang irrasional atau tidak wajar,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (18/11/2020).
Din mengatakan, belum pernah terjadi sebelumnya ada Polda memanggil seorang Gubernur yang merupakan mitra kerja hanya untuk klarifikasi, kecuali dalam rangka penyidikan.
“Mengapa tidak Kapolda yang datang? Dan bukankah izin serta tanggung jawab atas kerumunan yang melanggar Protokol Kesehatan ada pada Polri?,” katanya.
Din menegaskan, pemanggilan terhadap Anies Baswedan itu merupakan preseden buruk yang hanya akan memperburuk citra Polri yang over acting. Apalagi, menurut Din, terkesan ada diskriminasi dengan tidak dilakukannya hal yang sama kepada Gubernur lain yang di wilayahnya juga terjadi kerumunan serupa.
“Tindakan ini akan menjadi bumerang bagi rejim, dan telah menuai simpati rakyat bagi Anies Baswedan sebagai pemimpin masa depan,” ujarnya.
Seperti diketahui, Polda Metro Jaya telah mengirimkan surat panggilan terhadap beberapa pihak untuk mengklarifikasi terkait kerumunan dalam acara resepsi pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan Petamburan, Jakarta. Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Selain Anies Baswedan, pihak yang dimintai klarifikasi oleh polisi adalah Ketua Satpol PP dan Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang, Kepala KUA Tanah Abang, Ketua RT dan RW setempat, serta Babinkamtibmas.
