Aktivis Nilai Pemerintah Terapkan Standar Ganda Soal Disiplin Prokes Covid-19

“Melarang yang satu dan membiarkan yang lainnya hanya akan membingungkan publik”

Kedatangan Imam Besar FPI, Rizieq Shihab, di Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). (Istimewa)

MONITOR, Jakarta – Aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya’roni, menilai bahwa pemerintah terlihat menerapkan standar ganda dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan Covid-19.

Hal itu disampaikan Sya’roni saat menanggapi pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat yang dianggap telah membiarkan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam kerumunan massa di serangkaian acara yang melibatkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Sya’roni mengakui bahwa pencopotan tersebut menunjukkan sikap tegas pemerintah.

“Mungkin baru kali ini terjadi. Dan diharapkan sikap tegas tersebut konsisten dijalankan,” ujarnya seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Namun setelah pencopotan para petinggi polisi itu, Sya’roni mengungkapkan, pemerintah harus terus bersikap tegas terhadap semua kerumunan massa, tanpa pandang bulu.

Sebab, menurut Sya’roni, ada sejumlah kerumunan massa lain yang diduga melanggar protokol kesehatan Covid-19 tapi tidak ditindak oleh pemerintah.

“Standar ganda, yakni melarang yang satu dan membiarkan yang lainnya hanya akan membingungkan publik,” ungkapnya.

Sya’roni mengakui, sebelum kerumunan massa yang terjadi di sejumlah acara yang melibatkan Rizieq Shihab, polisi sejatinya sudah menunjukkan sikap tegas terhadap acara-acara yang digelar oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

“Tak terhitung acara KAMI yang dibubarkan aparat meskipun acara tersebut dihadiri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Namun banyak juga acara yang menghadirkan massa banyak tapi tidak dibubarkan. Misal pengiringan kandidat pilkada ke KPU Daerah,” katanya.