MONITOR, Jakarta – Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Putri, yang menilai Jakarta amburadul, mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Tak sedikit yang menyebut pernyataan Presiden RI kelima tersebut benar.
Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto misalnya. Ia mengatakan, apabila dilihat ataupun dikaji dari segi tata kota, tata ruang dan peruntukan lahan, Jakarta memang amburadul.
“Masuk tahun ketiga ke pemimpinan Anies Baswedan, saya memang mekihat tidak ada pembangunan yang dilakukan secara fundamental, kecuali pebangunan Rusun Rumah DP 0 Persen di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pelebaran trotoar, pembangunan stadion di Taman BMW Sunter, dan integrasi moda transportasi,” ujarnya kepada MONITOR, Jumat (13/11).
Oleh karenanya, praktis tidak terjadi perubahan wajah Jakarta secara signifikan. Ia menilai Anies hanya memoles Jakarta ini agar terlihat cantik saja, itu bisa dilihat di Jalan MH Thamrin-Sudirman dan beberapa ruas jalan yang lain.
“Jadi Pak Anies cenderung hanya memperbaiki dan meningkatkan apa yang sudah dikerjakan gubernur-gubernur sebelumnya, seperti melebarkan trotoar, mengubah desain beberapa jembatan penyeberangan orang (JPO) dari yang semula sederhana menjadi artistik, dan meningkatkan kualitas sarana transportasi yang ada, serta mengintegrasikannya agar masyarakat menjadi lebih nyaman dan murah dalam menggunakan kendaraan umum,” terangnya
Justru kata Sugiyanto, perubahan fisik Jakarta secara fundamental terjadi pada era gubernur-gubernur sebelum Anies Baswedan dimana di era-era itulah gedung-gedung pencakar langit, mal dan gedung perkantoran dibangun. Begitupula jalan-jalan layang, underpass, dan jalan simpang susun.
Bahkan di era-era itu pula busway dibangun, LRT Kelapa Gading-Rawamangun dan LRT Cawang-Cububur-Dukuh Atas dibangun, dan monorel yang gagal dibangun dan kini menyisakan konstruksi tiang-tiangnya di sepanjang Jalan HR Rasuna Said dan Asia Afrika, Senayan.
Namun sayangnya, pembangunan yang dilakukan banyak yang melanggar aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pelanggaran-pelanggaran itu terjadi karena banyak pembangunan yang dengan sengaja dibiarkan dan bahkan atas inisiatif Pemprov DKI, mengubah peruntukan lahan dari lahan hijau yang merupakan lahan resapan air, rawa-rawa yang menjadi kawasan parkir. Air, dan hutan mangrove yang berfungsi sebagai penahan dan pemecah gelombang laut, menjadi gedung-gedung pencakar langit, mal, permukiman elit, dan gedung perkantoran. Pembangunan moda transportasi busway juga mengubah lahan terbuka hijau di median tengah jalan menjadi halte busway.
“Dampak perubahan tata kota dan perubahan fungsi lahan ini luar biasa. Selain tata kota dan tata ruang Jakarta menjadi kacau, juga membuat Jakarta menjadi hutan beton yang miskin lahan resapan dan parkir air. Dengan luas mencapai 661,5 Km2, Jakarta hanya memiliki 9,9% ruang terbuka hijau (RTH), sehingga jangan heran kalau Jakarta selalu dilanda banjir setiap musim hujan,” jelasnya.
“Dan jangan heran pula jika Jakarta masuk daftar kota termacet di dunia, karena maraknya pembangunan pemukiman, mal, pemukiman elit dan perkantoran di RTH dan rawa-rawa membuat penghuni Jakarta membludak karena Jakarta menjadi target urbanisasi penduduk dari seluruh penjuru Indonesia yang membutuhkan pekerjaan dan tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja,” sambungnya.
Sugiyanto pun menyebut, pada 2019, penduduk Jakarta tercatat sebanyak 11, 063 juta jiwa, sementara jumlah kendaraan yang tiap hari wara wiri mencapai mencapai 11,839 juta unit.
, Megawati Soekarno Putri, yang menilai Jakarta amburadul, mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan){kind=link}