15 Tahun Dipimpin Walikota dari PKS, Depok Dinilai Stagnan

Anggota DPR Fraksi Gerindra dapil Depok-Bekasi Nuroji

MONITOR, Depok – Anggota DPR Fraksi Gerindra dapil Depok-Bekasi, Nuroji, menyebut tidak berkembangnya Depok sebagai kota penyanggah Jakarta ditengarai karena pembangunan kotanya yang terlalu eksklusif bagi kelompok tertentu.

Nuroji mengatakan, sebagai wakil rakyat banyak keluhan yang ia terima terkait investasi dan pembangunan di Kota Depok.

“Saya banyak menerima masukan selama Walikota dipegang PKS. Depok tidak berkembang lantaran ada sekat-sekat. Kalau bukan dari kelompoknya, yang lain disekat,” kata Nuroji saat ditemui di wilayah Kelurahan Depok Jaya, Jumat (13/11).

“15 tahun itulah mereka mulai melakukan sekat. Contoh yang paling gampang di depan mata kita, di samping rumah saya, di belakang rumah saya, di seberang warung saya, cluster-cluster rumah yang isinya cuma kelompok mereka,” sambungnya.

Nuroji menjelaskan, stagnannya Depok lantaran wali kota Depok Mohammad Idris tidak mau membuka diri dan menjadikan Depok sebagai tempat kelompoknya.

“Depok itu hetrogen. Bukan milik kelompok tertentu,” kata Nuroji yang menyoroti kinerja Walikota Depok Mohammad Idris yang terkesan tidak kreatif dan tidak bisa berkomunikasi dengan pihak lain.

“Ada di tempat saya satu RW isinya kelompoknya sendiri. Jadi dia membentuk rw-rw politik dan identitas mereka tuh dibangun di sini. Ini tidak mencerminkan kota Depok. Pembangunan kota Depok menyimpang dari apa yang jadi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Karena itu Nuroji mengatakan, akibat Walikota Idris yang membangun sekat itu, Depok pun seolah tak berkembang. Seperti Sekolah Madrasah tak terbangun, MAN tidak ada, jalan-jalan tak melebar, drainase jadi masalah banjir dan lain-lain.

Padahal, lanjut Nuroji, untuk membangun semua itu, Depok butuh kerjasama dengan pusat dan provinsi.

Lebih lanjut Nuroji mengatakan, seorang pemimpin harus mampu menjalin komunikasi dengan siapa pun, apalagi seorang walikota. Selama ini lambannya pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan sekolah di Depok ditengarai karena kurang komunikatifnya Walikota dengan pusat dan provinsi. Padahal urusan jalan-jalan utama di Depok, jalan nasional dan jalan provinsi, termasuk pembangunan sekolah berkaitan erat dengan anggaran dari provinsi dan pusat.

“Ke depan Depok harus punya seorang Walikota yang mampu berkomunikasi dengan baik ke provinsi maupun pusat. Karena memang anggaran untuk pembangunan kota sumbernya selain dari pendapatan daerah juga ada dari pusat dan provinsi,” ujar Nuroji.

“Saya rasa dengan pengalamannya dan kedekatan dengan siapa pun, Pradi bisa menjadi solusi. Apalagi Pradi memiliki kemampuan komunikasi yang baik ke porvinsi dan pusat. Selain itu, koalisi partai-partai akan memudahkan komunikasi dengan provinsi dan pusat,” pungkasnya.