Rizieq Shihab Siap Rekonsiliasi dengan Pemerintah, Ini Syaratnya

“Mana mungkin rekonsiliasi bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka”

Imam besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab/ dok: net

MONITOR, Jakarta – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, mengaku siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah.

Namun sebelum berbicara tentang rekonsiliasi, Rizieq mengungkapkan, pemerintah harus menunjukkan niat baiknya terlebih dahulu dengan membuka pintu dialog dan menyetop kriminalisasi terhadap para ulama serta aktivis.

“Ada teriak-teriak rekonsiliasi. Mana mungkin rekonsiliasi bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka. Buka dulu pintu dialognya, baru rekonsiliasi. Tak ada rekonsiliasi tanpa dialog. Dialog itu penting,” ungkapnya seperti dikutip dari kanal YouTube Front TV, Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Rizieq mengklaim bahwa pihaknya telah menawarkan dialog tersebut kepada pemerintah sejak 2017 silam. Akan tetapi, menurut Rizieq, hingga saat ini tidak ada tanggapan dari pemerintah.

“Setelah aksi 212 di tahun 2016, kemudian di Januari (2017), kita buat aksi lagi 121, pada 12 Januari. Kita sudah tawarkan (dialog), kalau pemerintah mau duduk dengan para habaib, para ulama, kami siap 24 jam, kapan, di mana, silakan,” ujarnya.

Rizieq mengatakan, bukannya menyambut ajakan dialog tersebut, pemerintah malah melakukan kriminalisasi terhadap ulama.

“Apa jawaban yang diterima? Jawaban yang kami terima, bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang didapatkan, tapi yang kita dapatkan, kriminalisasi ulama,” katanya.

Rizieq menilai, seharusnya pemerintah merasa senang jika ada yang mengkritik. Lagipula, menurut Rizieq, jika memang baik, maka kritik tersebut bisa diterima oleh pemerintah. Tapi jika tidak baik, maka pemerintah tinggal menolaknya.

“Para pengkritik itu punya solusi yang ditawarkan. Pelajari, kalau solusi baik, terima. Kalau tidak baik, saudara, sampaikan di mana tidak baiknya. Selesai, tidak perlu ada kegaduhan di tingkat nasional,” ungkapnya.

Rizieq menegaskan bahwa dirinya bersedia berdialog dan melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah, asalkan pemerintah mau menghentikan terlebih dahulu kriminalisasi terhadap para ulama dan aktivis.

“Kita siap berdialog kapan saja, tapi stop dulu kriminalisasi ulama, stop dulu kriminalisasi aktivis, tunjukkan niat baik. Kalau mau dialog rekonsiliasi, ahlan wa sahlan,” ujarnya.