Ini Alasan Pradi Supriatna Enggan Berpasangan Lagi dengan Idris di Pilwalkot 2020

Pradi Supriatna

MONITOR, Depok – Calon Walikota nomor urut satu Pradi Supriatna mengungkap alasan dirinya enggan mendampingi Mohammad Idris di Pilwalkot Depok 2020.

Salah satunya, kata Pradi, lantaran ingin membawa perubahan untuk Kota Depok.

“Pastinya saya ingin membawa perubahan untuk Depok lebih baik lagi, yang memang diharapkan masyarakat,” kata Pradi saat ditemui disela kegiatan silahturaminya bersama tokoh NU di wilayah Tanah Baru, Beji, Kota Depok, Rabu (11/11).

Selain itu, Pradi menyebut, selama hampir satu periode ia mendampingi Mohammad Idris pimpin Kota Depok, dalam pengambilan kebijakan tidak dilibatkan.

Diantaranya, soal pembangunan infrastruktur, pembahasan APBD, penentuan anggaran dan dalam hal rotasi ASN di lingkungan Pemkot Depok.

Bahkan, jelas Pradi, soal penanganan pandemi Covid-19 di Kota Depok, dirinya sebagai Wakil Walikota juga tidak dilibatkan oleh Mohammad Idris.

“Coba lihat, ada gak nama saya di struktur gugus tugas (GTPPC Kota Depok)..? Tidak ada, saya tidak dilibatkan.”

“Banyak hal yang saya sebagai wakilnya tidak dilibatkan di kepemerintahan,” keluhnya.

Padahal, kata Pradi, saat dilantik tahun 2016 lalu oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Idris telah berjanji untuk bekerjasama yang baik dengan dirinya, demi kemaslahatan masyarakat.

Namun, lanjut Pradi, kenyataan yang dialaminya tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjinkan Mohammad Idris sebagai kepala daerah. Pradi sering tidak dianggap dalam urusan-urusan kepemerintahan.

“Nah, itulah alasan saya kenapa saya memilih untuk tidak lagi melanjutkan bersama beliau (Mohammad Idris),” pungkasnya.

Seperti diketahui, kontestasi Pilwalkot Depok 2020 resmi hanya diikuti dua pasangan calon. Mereka adalah Pradi Supriatna-Afifah Alia dan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono.

Pradi Supriatna -Affah Alia merupakan pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra, PDIP, Golkar, PKB, PAN dan PSI.

Sedangkan, pasangan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono diusung Partai Keadilan Sejahtera, PPP dan partai Demokrat.