Nasib Commitment Fee Formula E Tak Jelas, PSI Minta BPK Turun Tangan

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo.

MONITOR, Jakarta – Nasib pengembalian uang commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar semakin tak jelas. Oleh karena itu, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap anggaran Formula E tersebut.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan pihaknya melihat ada kesan Pemprov DKI menutup-nutupi atau menghindari menjelaskan masalah ini.

“Dalam naskah pandangan umum yang dibacakan pada Kamis (5/11/2020), Fraksi PSI menagih kejelasan apakah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berniat akan mengembalikan uang tersebut. Apabila tidak berniat mengembalikan, PSI meminta agar Anies mengatakan terus terang kepada warga Jakarta dan memberikan penjelasan yang gamblang,” ujar Anggara dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Selasa (10/11).

Namun ia menegaskan, jika Pemprov DKI sudah melakukan proses pengembalian uang commitment fee Formula E, maka PSI meminta agar Anies memberikan penjelasan kronologi beserta bukti-bukti fisik seperti surat-surat korespondensi, catatan rapat, hasil negosiasi, revisi kontrak, atau dokumen-dokumen lain yang membahas pengembalian dana tersebut.

“Acara tahun 2020 sudah dibatalkan, tapi mengapa uangnya tidak ditarik? Konon uang tersebut mau dialihkan ke tahun 2021, apakah secara aturan itu boleh? Selain itu, kami pernah menanyakan kewajaran angka commitment fee di Jakarta dibandingkan dengan kota-kota lainnya, tapi lagi-lagi Pemprov DKI tidak mau menjawab,” imbuhnya.

Anggara menyinggung APBD tahun 2020 mengalami defisit Rp 24,72 triliun, dari semula Rp 87,95 triliun menjadi Rp 63,23 triliun. Imbasnya, banyak program pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika Pemprov DKI memaksakan penyelenggaraan acara Formula E.

“Silahkan kalau Pak Anies ingin mengadakan lomba balap mobil, tapi jangan pakai APBD. Anggaran sedang defisit, tapi Pak Anies ngotot mengadakan Formula E pakai APBD. Ada apa sebenarnya? PSI meminta agar BPK melakukan pemeriksaan mendalam terhadap anggaran-anggaran Formula E,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, dalam naskah pidato penyampaian jawaban gubernur sepanjang 19 halaman, Anies sama sekali tidak menyinggung mengenai Formula E. Sementara, Pemprov DKI sudah membayar commitment fee Formula E Rp 360 miliar untuk tahun 2020 menggunakan APBD 2019. Commitment fee untuk tahun 2021 juga telah dibayarkan sebanyak Rp 200 miliar menggunakan APBD 2020.