MONITOR, Jakarta – Kendati tak mudah mencari anggaran di saat pandemi Covid-19, DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya sepakat APBD-Perubahan (APBD-P) diangka Rp 63,23 triliun.
“Ya, kami sepakati APBD-P diangka Rp 63,23 triliun, meskipun harus diakui tidak gampang mengejar angka sebesar itu disaat pandemi Covid-19. Kuncinya memang Pemprov DKI harus mau bekerja keras,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, kepada MONITOR.
Dikatakan Taufik, berdasarkan hasil pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar) terhadap dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), perubahan APBD tahun 2020 menjadi Rp63,3 triliun.
“Besaran anggaran tersebut mengalami penurunan pagu sekitar Rp24,72 triliun dari total penetapan APBD tahun 2020 sebesar Rp87,95 triliun,” ungkapnya.
Dijelaskannya, penurunan anggaran disesuaikan terhadap proyeksi target Perubahan APBD DKI 2020 yang semula disepakati Rp82,19 triliun menjadi Rp55,94 triliun yang terjadi di beberapa postur pendapatan akibat pandemi Covid-19.
Dicontohkan Taufik, pajak daerah Rp30,83 triliun berkurang sebesar Rp19,34 triliun atau 38,55% dari target semula sebesar Rp50,17 triliun, retribusi daerah Rp468,71 miliar berkurang sebesar Rp287,04 miliar atau 37,99% dari target semula sebesar Rp755,75 miliar, serta pendapatan asli daerah lain yang sah Rp4,20 miliar berkurang sebesar Rp1,68 miliar atau 28,59% dari target semula sebesar Rp5,88 miliar.
Menurutnya dari angka Rp. 63,23 triliun yang disepakati didalamnya ada anggaran pinjaman dari pemerintah pusat melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp 12,5 triliun. Dimana untuk dana PEN tersebut, untuk tahun ini hanya bisa digunakan Rp 3,2 triliun.
“Jadi anggaran PEN Rp 3,2 triliun untuk tahun ini, untuk membiayai program-program yang mangkrak akibat pandemi Covid-19. Diantaranya, untuk pembangunan Jakarta International Stadium, ada normalisasi kali dan pelebaran kali, pembebasan lahan untuk kali, ada underpass dan flyover,” terangnya.
Oleh karena itu, dijelaskan Taufik, DPRD akan menyoroti dan mendalami semua kegiatan maupun program yang menggunakan anggaran dari PEN tersebut.
 diangka Rp 63,23 triliun.){kind=link}