Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Hilirisasi Industri Diklaim Semakin Optimal

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.

MONITOR, Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah berjalan setahun. Berbagai kebijakan strategis telah dikeluarkan dalam upaya pengembangan sektor industri di tanah air yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Dalam pidatonya seusai pelantikan pada tahun lalu, Jokowi menyampaikan lima program prioritas untuk lima tahun, yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi dari sumber daya alam (SDA) menjadi industri bernilai tambah.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami tetap fokus dengan sejumlah program prioritas, antara lain melaksanakan kebijakan hilirisasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta memacu sektor industri kecil menengah (IKM),” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (26/10).

Menperin menegaskan, pihaknya terus mendorong hilirisasi industri agar tetap berjalan dengan baik, karena selama ini aktivitas tersebut dinilai mampu memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional. Efek positif itu di antaranya penerimaan devisa dari ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

“Kami bertekad mengoptimalkan terhadap peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, supaya dimanfaatkan sebanyak-banyaknya di Indonesia dan bisa dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.

Bahkan, hilirisasi industri dinilai dapat menjaga kekuatan perekonomian nasional agar tidak mudah terombang-ambing di tengah fluktuasi harga komoditas.

“Oleh karena itu, sektor industri pengolahan di dalam negeri harus perlu dipacu pertumbuhan dan pengembangannya karena berperan penting meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya alam kita untuk dibuat sebagai barang setengah jadi hingga produk jadi,” paparnya.

Agus menambahkan, hilirisasi perlu ditopang dengan penggunaan teknologi baru, termasuk penerapan era industri 4.0 untuk menggenjot produktivitasnya secara lebih efisien.

“Kita semua punya pandangan yang sama mengenai pentingnya inovasi. Pandangan hilirisasi harus didorong di Indonesia. Ini menjadi salah satu program utama dari pemerintah,” imbuhnya.

Kemenperin mencatat, hilirisasi industri telah berjalan di berbagai sektor, antara lain pertambangan dan perkebunan. Contohnya di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah, yang sudah berhasil melakukan hilirisasi terhadap nickel ore menjadi stainless steel.

Sebagai gambaran, harga nickel ore kalau dijual hanya sekitar USD40-60, sedangkan ketika sudah menjadi stainless steel harganya bisa di atas USD2000. Sementara itu, melalui Kawasan Industri Morowali, sudah mampu menembus nilai ekspornya sebesar USD4 miliar, baik itu pengapalan produk hot rolled coil maupun cold rolled coil ke Amerika Serikat dan China.

Kontribusi Kawasan Industri Morowali, juga diperlihatkan dari capaian investasi yang signfikan, yaitu lebih dari USD5 miliar dan jumlah penyerapan tenaga kerja melampaui 30 ribu orang.

Lompatan kemajuan lainnya pada penerapan hilirisasi industri, yakni ekspor dari olahan sawit yang didominasi produk hilir cenderung meningkat dalam kurun lima tahun terakhir. Rasio volume ekspor bahan baku dan produk hilir kini sebesar 19 persen banding 81 persen.

Apalagi, Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit mentah (CPO) dan minyak kernel sawit mentah (CPKO) dengan produksi sebesar 47 juta ton. Laju pertumbuhan produksi minyak sawit pun diperkirakan meningkat signifikan. Sementara itu, ekspor minyak sawit dan produk turunannya telah menyumbang devisa negara hingga USD22 miliar per tahun.

Pacu SDM dan IKM
Menteri AGK pun mengemukakan, pihaknya fokus mendorong terciptanya SDM industri yang kompeten di Tanah Air. Sebab, SDM terampil merupakan salah satu faktor penting dalam memacu produktivitas dan daya saing sektor industri.

Guna mencapai sasaran tersebut, sejak tahun 2017, Kemenperin telah menjalankan program pendidikan vokasi industri yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri.

“Melalui program ini, kami telah berhasil memitrakan sebanyak 2.612 SMK dengan 885 perusahaan dari berbagai sektor industri dengan total 4.997 perjanjian kerja sama,” sebut Agus.

Selanjutnya, Kemenperin menggelar program Diklat sistem 3in1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja), pengembangan pendidikan dual system di unit pendidikan Kemenperin, pembagunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri, serta mencetak SDM industri 4.0.

Menperin juga menyampaikan, pihaknya semakin gencar menginisiasi program pengembangan IKM agar tetap produktif di tengah dampak pandemi Covid-19. Sebab, sebagai sektor yang merupakan mayoritas populasi usaha di Indonesia, IKM berperan penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Kami terus mendorong pelaku IKM kita untuk dapat pula beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi saat ini. Mereka perlu didukung dalam peningkatan produktivitas, inovasi, dan kreativitas agar usaha mereka tetap berjalan, termasuk dalam menjalankan protokol kesehatan,” terangnya.

Adapun berbagai program strategis guna menunjang pengembangan IKM di tengah pandemi Covid-19, antara lain kampanye #SemuanyaAdaDisini sebagai bagian Gerakan Nasional #BanggaBuatanIndonesia.

“Total ada 1,6 juta IKM yang berpartisipasi dalam gerakan #SemuanyaAdaDisini,” ungkapnya.

Di samping itu, Kemenperin aktif menggelar pelatihan dan pendampingan secara virtual kepada pelaku IKM karena kondisi pandemi.

“Hingga saat ini, total webinar yang sudah diselenggarakan oleh Ditjen IKMA sebanyak 156 kali dengan jumlah peserta mencapai 13.871 orang,” tandasnya.

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) juga menyediakan program potongan harga bagi pelaku IKM yang hendak membeli mesin produksi. Bagi pelaku IKM yang ingin membeli mesin hanya perlu membayar 70% dari harganya, sementara 30%-nya akan dibayar oleh Kemenperin.

Bahkan, guna mendorong pelaku IKM dapat memanfaatkan teknologi digital dengan berjualan online, Kemenperin menginisiasi program e-Smart IKM sejak tahun 2017. Program ini telah melibatkan lebih dari 10 ribu pelaku IKM. Pada implementasinya, Kemenperin menjalin kolaborasi dengan sejumlah e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, BliBli, Blanja.com, dan Gojek Indonesia.

Apresiasi kinerja
Terkait tekad pemerintah dalam upaya pengembangan sektor industri, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar menyebut, menteri yang mencolok kinerjanya selama setahun terakhir salah satunya adalah Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menurutnya, sejak pandemi Covid-19 bergulir, Kemenperin kerap mengeluarkan kebijakan yang positif bagi pelaku usaha, seperti pemberian izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI).

“Saat pandemi, Kemenperin mengeluarkan IOMKI untuk mendukung kegiatan industri. Hal ini adalah langkah yang tepat,” tuturnya.

Diketahui, lanjut Sanny, bahwa adanya pandemi terjadi penurunan permintaan terhadap barang dan jasa. Namun dengan adanya IOMKI, paling tidak produksi dari beberapa sektor industri tetap berjalan dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Bapak Menperin Agus Gumiwang ini memang punya intuisi. Dia melihat bahwa kalau menjalankan PSBB tidak diimbangi dengan kegiatan ekonomi atau industrinya tidak paralel dengan melakukan protokol kesehatan, bisa drop dan ujungnya akan berdampak pada penerimaan negara. Kalau penerimaan negara terbatas, maka kesejahteraan masyarakat menurun, karyawan dirumahkan banyak, begitu gambarannya,” paparnya.

Di samping itu, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal juga turut mengapresiasi kinerja Menperin Agus. Menurutnya, Kemenperin berupaya keras menjaga produktivitas sektor industri. Hal ini tercermin dari capaian indeks Purchasing Managers’ Index Indonesia (PMI).

“Kenaikan secara gradual di PMI ini turut meningkatkan kinerja perdagangan. Karena kalau perdagangan ekspor itu kita sebenarnya berbicara dari industri, karena ekspor itu surplus dari industri,” ucapnya.

Bukti industri manufaktur masih menjadi penggerak utama perekonomian di kala pandemi Covid-19, terlihat dari kontribusi sektor industri terhadap struktur produk domestik bruto (PDB) yang mencapai 19,87 persen atau tertinggi dibanding sektor lainnnya sepanjang triwulan II tahun 2020. Guna menjaga kinerja sektor industri tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memberikan stimulus atau insentif yang dibutuhkan saat ini.

“Kami akan terus melakukan berbagai upaya strategis agar industri manufaktur tetap berproduksi dan berdaya saing di tengah pandemi Covid-19. Misalnya memberikan fleksibilitas bagi dunia usaha untuk beroperasi,” kata Menteri AGK.

Menperin menjelaskan, salah satu bentuk dukungan yang telah diberikan agar dunia usaha bisa beroperasi di tengah pandemi adalah dengan penerbitan IOMKI, yang diharapkan dapat membantu perekonomian Indonesia tidak terpuruk terlalu dalam.

“Pemerintah akan menjalankan pemulihan ekonomi nasional secara simultan dengan penanganan pandemi Covid-19. Artinya, mendorong aktivitas sektor industri juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat,” paparnya.

Sampai Oktober 2020, sebanyak 18.183 IOMKI telah diterbitkan bagi sejumlah sektor industri dengan total penyerapan tenaga kerja hingga 5,15 juta orang.