BEM seluruh Indonesia berkumpul di Patung Kuda Jalan Merdeka, Jakarta Pusat akan mengepung Istana Negara
MONITOR, Jakarta – Aksi menolak pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja, masih bergulir. Buktinya, para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia, hari ini, Selasa (20/10/2020) kembali turun ke jalan menyuarakan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan mendesak Presiden Joko Wudodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
Seperti demo yang digelar sebelumnya, aksi demo BEM Seluruh Indonesia tujuannya adalah ke Istana Merdeka tempat Jokowi berkantor. Namun sebelum bertolak ke Istana Merdeka, mereka berkumpul di Patung Kuda Jalan Merdeka, Jakarta Pusat.
“Kawan-kawan hari ini kita kembali turun ke jalan meminta Pak Jokowi untuk menerbitkan Perppu. Dan saya ingatkan aksi kita harus rapih, karena pemerintah juga mengelabui rakyatnya dengan rapih juga,” teriak orator di mobil komando.
Ketua BEM SI Pusat, Remy Hastian mengatakan bahwa aksi penolakan Omnibus Law tak akan berhenti pada hari ini, karena kata dia, setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, banyak masalah yang telah ditimbulkan, dan masalah itu bukan hanya Omnibus Law UU Ciptaker.
Dengan dipandu Remy, mahasiswa menyatakan sumpah yang mirip isi Sumpah Pemuda 1928. Begini bunyinya:
“Kami bersumpah, bertanah air satu tanpa penindasan. Kami bersumpah, berbangsa satu bangsa yang berkeadilan. Kami bersumpah, berbahasa satu tanpa kebohongan tanpa kemunafikan”
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Nasional…
MONITOR, Papua - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan dukungannya terhadap…
MONITOR, Cirebon - Menteri Agama Nasaruddin Umar, membuka secara resmi kegiatan Kick Off Hari Guru…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar melantik 21 pejabat Kemenag, yang terdiri dari Rektor…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal transisi energi dan tata kelola…
MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor…