Sekjen PDIP Ajak Semua Pihak Wujudkan Indonesia Berdikari di Bidang Teknologi

Para insinyur, politisi dan teknokrat Indonesia harus saling bersinergi untuk mewujudkannya.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam rapat PDIP untuk pengumuman 75 paslon yang akan maju di Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan secara virtual dari Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2020). (Dok. DPP PDIP)

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto, meminta para insinyur, politisi dan teknokrat Indonesia saling bersinergi untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari di bidang teknologi.

Menurut Hasto, hal itu penting agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain seperti yang disuarakan oleh Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno.

Hasto mengingatkan bahwa Indonesia saat ini masih terbelakang dalam politik industri dan inovasi teknologi akibat strategi pembangunan perekonomian pada masa lalu, terutama Orde Baru (Orba). 

Hal itu diungkapkan Hasto saat menjadi narasumber di Forum Indonesia Berdikari (FIB) melalui telekonferensi, Jakarta, Minggu (18/10/2020). Hadir sebagai narasumber lainnya, Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) Tatang Hernas Soerawidjaja. Adapun pesertanya para insinyur Indonesia dan sejumlah kepala daerah. 

“Kita penting untuk menggelorakan seluruh semangat juang kita sebagai bangsa yang begitu besar, bangsa yang begitu kaya, tetapi di dalam capaian-capaian internasional kita, trennya mengalami penurunan. Ini harus ada proses recovery,” ungkapnya.

Sebagai contoh, Hasto menyebutkan, dalam capaian teknologi 2015, Indonesia berada di peringkat ke-99 dari 167 negara.

“Ini dari konteks strategy culture kita yang masih jauh. Industri pertahanan kita jauh tertinggal, apalagi industri proses yang lain. Dan kita juga di dalam melihat dari Global Innovation Index Ranking, kita juga di urutan 85 dari 129 negara atau ketujuh di ASEAN,” ujarnya. 

Menurut Hasto, politik industri harus mengacu pada Pancasila yang bercita-cita pada keadilan sosial. Bagaimana 1945, Indonesia sudah punya diksi keadilan sosial, padahal dalam teori, ilmu tersebut baru populer pada sekitar 1970. Namun, keadilan sosial, demokrasi dan kemanusiaan itu sudah disuarakan oleh para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno. 

“Di dalam Pancasila ini ada prinsip kesejahteraan, Bung Karno mengatakan Indonesia merdeka seharusnya tidak ada seorang pun mengalami kemiskinan. Karena itulah kemudian, Pancasila, dalam konteks berbangsa dan bernegara, diterjemahkan dalam tujuan bernegara,” katanya. 

Hasto menyampaikan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa merupakan amanat konstitusi terhadap negara. Budaya Indonesia, lanjutnya, bukan saling mencaci maki satu sama yang lain, tetapi menghormati dan berpikir positif. 

Hasto menceritakan, ada satu model usaha yang dilakukan oleh pemulung. Cara produksinya cukup sederhana dan tidak menggunakan teknologi tinggi. Namun, hasil yang dilahirkan menambah nilai jual dengan signifikan. Hasto juga memaparkan bagaimana ketela bisa menjadi etanol, pengganti tepung gandum dengan glutenfress yang bagus untuk kesehatan.

Hasto menyadari, banyak sumber daya alam dalam aspek bioekonomi yang belum tergarap dengan baik. Mulai dari tanaman dan lautan yang harus dikerjakan secara inovatif menggunakan teknologi dan riset. Hal itu tentu akan memberikan nilai tambah yang ujungnya memberikan kesejahteraan pada rakyat. Bung Karno, lanjut Hasto, juga punya pandangan tersebut agar bangsa memilih jalannya sendiri. 

Di PDIP, menurut Hasto, pihaknya sudah merekomendasikan kepada pemerintah agar menjadikan ilmu pengetahuan sebagai jalan politik. Harus ada penguasaan ilmu-ilmu dasar, supremasi riset dan inovasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. APBN khusus untuk riset harus ditingkatkan supaya terjadi perubahan secara revolusioner. 

Sejak lima tahun lalu, Hasto menuturkan, PDIP mengampanyekan bahwa partai politik harus bersekutu dengan ilmu pengetahuan. Karena itu, PDIP mempelopori pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional meskipun ada hambatan birokrasi. Namun, Hasto mengingatkan sekaligus mengajak kepada semua pihak agar terus menyuarakan isu tersebut. 

“Kami berharap bahwa gerakan untuk membangun Indonesia berdikari ini semakin kuat dan khususnya kami harapkan dari kalangan perguruan tinggi, politisi, semuanya bisa bersinergi. Pandemi ini momentum bagi kita untuk merombak seluruh hal-hal yang menjadi kekeliruan di masa lalu terkait strategi perekonomian nasional kita,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua IKABI Tatang Hernas Soerawidjaja, menilai bahwa pendayagunaan nilai ekonomi alam dan nabati Indonesia masih sangat rendah. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya nabati dan mineral yang sangat kaya dan tidak dimiliki negara-negara lain.

Menurut Tatang, Indonesia bisa menjadi negara yang sangat kaya apabila mengedepankan kekayaan alam berbasis bioekonomi. 

“Implementasi bioekonomi sangat berpeluang melibatkan seluruh masyarakat negara, mendukung ketahanan energi, menghindari eksploitasi berlebihan SDA dan menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya. 

Dosen senior di Institut Teknologi Bandung itu menjelaskan, Indonesia memiliki keunggulan sumber daya nabati yang sangat kuat dibanding negara-negara lainnya. Tatang menekankan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di wilayah tropika yang memiliki tanah subur dan keanekaragaman hayati darat maupun laut dahsyat.

Tatang lalu bercerita tantangan untuk memajukan sumber daya Indonesia dengan inovatif dan kreatif sudah didengungkan oleh Presiden Pertama RI Bung Karno saat menyampaikan pidato di ITB pada Maret 1965. Saat itu, Tatang mengatakan, Proklamator RI itu menantang insinyur Indonesia untuk membuat baju dari batu. 

“Sebetulnya sampai jadi, walaupun sesudah Bung Karno turun. Itu bikin dari batu gamping dengan karbon jadi karbit, dari karbit jadi asitilen lalu jadi polimer lalu kemudian jadi serat, serat dipilin jadi benang. Itu dari batu sebetulnya. Tinggal perekonomian waktu itu, tetapi sebetulnya bisa. Sama sekarang sebenarnya kita bisa membuat BBM hidrokarbon dari minyak sawit. Banyak kita bisa lakukan, cuma kita harus lebih inovatif,” katanya.