Kasdam Kasuari Minta Semua Pihak Ciptakan Suasana yang Damai

Siapapun berhak menyataka pendapat di muka umum, tapi harus dengan damai dan tidak anarkis.

Kasdam XVIII/Kasuari, Brigjen TNI Ferry Zein, saat menandatangani Deklarasi Damai dan Tolak Anarkisme di wilayah Papua Barat yang digelar di Arfak Covention Hall Polda Papua Barat, Manokwari, Sabtu (17/10/2020). (Pendam XVIII/Kasuari)

MONITOR, Manokwari – Kepala Staf Kodam (Kasdam) XVIII/Kasuari, Brigjen TNI Ferry Zein, mengungkapkan bahwa semua pihak harus saling membantu dalam menciptakan suasana yang damai khususnya menjelang Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 ini.

Hal itu disampaikan Ferry dalam acara Deklarasi Damai dan Tolak Anarkisme di wilayah Papua Barat yang digelar di Arfak Covention Hall Polda Papua Barat, Manokwari, Sabtu (17/10/2020).

Menurut Ferry, tujuan dari deklarasi tersebut dalam rangka menguatkan komitmen bersama untuk menjaga Papua Barat yang aman dan kondusif dengan bekerjasama memelihara situasi Kamtibmas di wilayah Papua Barat dan menolak segala bentuk kekerasan dan anarkisme.

“Untuk itu diharapkan segenap elemen, organisasi kemasyarakatan Papua Barat dapat bekerjasama untuk membangun semangat kebersamaan, cinta damai dan tidak turut serta melakukan aksi unjuk rasa yang mengarah tindakan anarkisme,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Jakarta, Sabtu (17/10/2020) malam.

Terlebih lagi, Ferry mengatakan, situasi suhu politik Saat ini sedang meningkat pascapengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang kemudian mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, juga adanya pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020 yang sedang berlangsung di sembilan kabupaten di Papua Barat.

“Kita berharap para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh politik, dan segenap elemen masyarakat membantu kepala daerah untuk menciptakan suasana sejuk dan damai, serta harmonis di Provinsi Papua Barat,” katanya.

Ferry berharap agar segenap organisasi kemasyarakatan di wilayah Papua Barat dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara damai dan bertanggungjawab, tidak melakukan tindak kekerasan dan anarkis, serta dalam menyampaikan pendapat di muka umum mempedomani ketentuan atas hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia yang baik.

Ferry mengingatkan untuk tetap waspada terhadap penularan Covid-19 yang mengancam keselamatan masyarakat.

“Tetap memedomani protokol kesehatan Covid-19 untuk mencegah penyebaran dan penularan Virus Corona itu, khususnya di suasana pilkada yang tidak menutup kemungkinan adanya pengumpulan massa dalam jumlah banyak, yang berpotensi menimbulkan penularan virus secara masif dan dapat menciptakan cluster baru Covid-19,” ujarnya.

Ferry juga berpesan agar unsur Forkopimda beserta seluruh komponen bangsa lainnya di Papua Barat selalu menjaga kekompakan dan kebersamaan guna menjaga suasana keamanan yang kondusif.

Sekadar informasi, acara Deklarasi Damai dan Tolak Anarkisme itu dihadiri Gubernur Papua Barat, Kapolda, Kabinda, Kajati, dan para Bupati se-Provinsi Papua Barat, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pimpinan Ormas dan Pemuda Papua Barat.