MONITOR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, membantah pemerintah menuding Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mensponsori aksi demo UU Cipta Kerja yang digelar beberapa waktu lalu, terutama di Jakarta.
Mahfud MD menjawab tuduhan dari Politikus Demokrat, Andi Arief, yang sebelumnya meminta dirinya untuk mengklarifikasi terkait tuduhan tersebut. Dimana, Andi Arief mencatut nama Mahfud MD dan sejumlah menteri diantaranya Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto serta Badan Intelijen Negara (BIN).
“Klarifikasi macam apa yg diminta Mas Andi Arief? Tak seorang pun diantara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unjuk rasa,” kata Mahfud MD, dalam keterangannya di laman Twitter, Rabu (14/10).
Mahfud pun bersikap balik meminta Andi Arief untuk memberikan kejelasan tuduhan yang disebutkannya. Ia mengingatkan, tuduhan yang diterima kalangan kader Demokrat hanyalah statemen liar yang bertebaran di media sosial.
“Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos-medsos yang tak jelas,” tukas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Diketahui sebelumnya, Ketua Bappilu DPP Demokrat Andi Arief menyebut sejumlah menteri Kabinet Kerja menuding SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membiayai aksi unjuk rasa yang belum lama ini terjadi. Andi bahkan mengancam, jika fitnah tersebut terus masif digencarkan maka eskalasi konflik dalam negeri tidak akan mereda.
“Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda,” ujar Andi Arief.
MONITOR, Banten - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengaku kaget…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menyerahkan bantuan untuk pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Lembata, Nusa Tenggara…
MONITOR, Jakarta - Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) mengeluarkan surat penangkapan bagi…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin…
MONITOR, Jakarta - Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi perhatian penting di tengah…
MONITOR, Jakarta - Pada momentum hari guru nasional 2024, JPPI merasa penting untuk menyoroti secara…