Pangdam Kasuari Jadi Ketua II Satgas Covid-19 Papua Barat

“Sektor ekonomi dan pariwisata sangat terdampak oleh pandemi Covid-19”

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, bersama Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa di acara pengukuhan Satgas Covid-19 di aula Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (12/10/2020). (Pendam XVIII/Kasuari)

MONITOR, Manokwari – Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, menjadi Wakil Ketua II Satgas Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Provinsi Papua Barat yang dikukuhka oleh Gubernur Dominggus Mandacan di aula Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (12/10/2020).

Dominggus mengungkapkan bahwa pengukuhan Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Papua Barat akibat dampak dari Covid-19 ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2020.

“Salah satu yang menjadi pertimbangan dibentuknya Satgas ini karena penanganan Covid-19 ini tidak terlepas dari upaya pemulihan perekonomian daerah dan nasional. Sektor ekonomi dan pariwisata sangat terdampak oleh pandemi Covid-19, dengan adanya kasus yang terus meningkat di daerah, terutama di Papua Barat,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Jakarta, Senin (12/10/2020). 

Kepada satgas yang telah dikukuhkan ini, Dominggus berharap, dapat seimbang dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 dan pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Juga diharapkan dapat melakukan memantau stimulus fiskal yang telah diberikan pemerintah dalam mendongkrak perekonomian masyarakat.

“Pemerintah akan terus berupaya mengembalikan rasa aman kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas di luar rumah sebagaimana biasanya. Harapan pemerintah ini dapat diwujudkan apabila masyarakat mematuhi disiplin protokol kesehatan. Pemerintah juga menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah dipengaruhi oleh UMKM. Oleh karena itu, pemerintah terus memberikan perhatian terhadap sektor ini,” ujarnya.

Satgas Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Provinsi Papua Barat ini melibatkan Gubernur Provinsi Papua Barat selaku Ketua Umum, Wakil Gubernur selaku Ketua I, Pangdam XVIII/Kasuari selaku Ketua II, Kapolda Papua Barat selaku Ketua III dan Sekda Provinsi Papua Barat selaku Sekretaris Satgas.