MONITOR, Jakarta – Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke mitra kerjanya yang ada di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (12/10/2020).
Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, mengungkapkan bahwa kunker tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja dari mitra Komisi III di lapangan.
“Kunker hari ini ke Kalsel adalah bagian dari Kunker Reses Komisi III, karenanya kita bertemu dengan para mitra kerja Komisi III di daerah seperti Kapolda, Kajati, Kanwil Kemenkumham beserta jajaran masing-masing,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (12/10/2020).
Dalam kunker masa reses seperti itu, menurut Aboe Bakar, pihaknya melakukan pengawasan implementasi kerja lapangan dari mitra kerja Komisi III DPR RI.
“Kita melihat bagaimana eksekusi program yang telah disusun dalam Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga. Selain itu kita juga banyak membahas kendala yang dialami oleh mitra kerja di lapangan. Hal itu menjadi catatan kami untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Habib itu mengatakan, berbagai masukan masyarakat dan kasus yang sedang menjadi perhatian publik juga didiskusikan disini.
“Misalkan saja soal narkoba, kita apresiasi kemarin pengungkapan 300 kg sabu oleh polda, kemudian kita monitoring proses penegakan hukumnya. Ini adalah bagian dari pengawasan untuk memastikan proses penegakan hukum telah dilakukan dengan baik,” katanya.
Kemudian, Politikus PKS itu mengungkapkan bahwa pihaknya juga mendalami adanya dua napi wanita Karang Intan yang terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil narkoba.
“BNN sudah menyita aset mereka sampai dengan Rp5,2 milir. Kenapa hal ini bisa terjadi?, bagimana pengamanan dalam lapas?. Apakah mereka juga bisa membawa alat komunikasi, sehingga bisa leluasa mengontrol perdagangan narkoba?,” ungkap Habib.
Di samping itu, lanjut Habib, pada kunker seperti ini pihak juga tetap mengapresiasi kinerja baik dari mitra Komisi III.
“Misalkan saja, Kejati Kalsel kemarin sudah meraih WBK, sekarang sedang menuju proses ke WBBM dan kemarin hasil penilaian internalnya sangat bagus, karenanya juga perlu kita apresiasi hal itu,” ujarnya.
Selain itu, Habib juga memastikan bahwa pelayanan untuk masyarakat berlangsung dengan baik. Misalnya, Komisi III DPR RI pun mengevaluasi bagaimana pelayanan penerbitan paspor di Kalsel.
“Alhamdulillah, sekarang ada ULP di Rantau, ini mendekatkan layanan untuk para warga masyarakat di Banua Enam. Kami juga memberikan dukungan untuk kegiatan pelayanan seperti ini,” katanya.
 ke mitra kerjanya yang ada di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (12/10/2020).){kind=link}