MONITOR, Jakarta – Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2019-2024 Bidang Riset dan Daya Saing, Rokhmin Dahuri mengingatkan pentingnya Keberadaan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) untuk mendukung keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu ia meminta kapasitas SDM BKIPM di tanah air harus terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan teknologi yang ada.
“Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan berperan sangat vital dalam menghasilkan data sebagai acuan pengambilan keputusan pada Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk penerbitan sertifikasi, kegiatan monitoring, audit, verifikasi dan penilaian ulang,” katanya saat menjadi narasumber pada Knowledge Sharing Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (12/10).
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang juga ketua umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu mengemukakan arti penting Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Yaitu, sebagai jaminan mutu dan keamanan kepada konsumen; persyaratan pemasukan barang ke negara penerima; dan In Process Inspection (IPI) di Port Entry (Traceability).
Adapun sejumlah isu dan permasalahan Laboratorium Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menurut mantan menteri kelautan dan perikanan itu ntara lain, masih kurangnya jumlah SDM yang kompeten dengan latar belakang pengendalian mutu hasil perikanan; belum memadainya sarana dan prasarana laboratorium KIPM; belum meratanya kemampuan uji laboratorium KIPM yang sudah terakreditasi; pelayanan waktu pengujian laboratorium KIPM relatif lama; dan biaya pengujian laboratorium KIPM relatif mahal.
Selain itu, kata Rokhmin, sosialisasi keberadaan laboratorium KIPM masih belum maksimal; masih kurangnya kerjasama laboratorium KIPM di tingkat regional dan internasional, serta esatnya kemajuan IPTEK membuat teknik, metode dan standardisasi laboratorium yang dimiliki BKIPM ‘ketinggalan zaman’.
Ia lalu mengusulkan sejumlah upaya peningkatan kinerja Laboratorium Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Salah satu yang sangat penting adalah bench marking dengan negara-negara perikanan pesaing yang kinerja Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu-nya (seperti volume dan nilai ekspor, Approval Number, dan RASFF) lebih baik dari pada Indonesia. Contohnya China, Norwegia, Thailand, dan Vietnam.
“Bila kinerja mereka yang lebih baik ketimbang Indonesia itu karena faktor SARPRAS, kuantitas SDM yang kompeten, dan anggaran, BKIPM –KKP berhak untuk mengusulkan kenaikan anggaran kepada Pemerintah dan DPR untuk meningkatkan SARPRAS dan SDM kompeten,” katanya.
Langkah berikutnya adalah peningkatan kualitas SDM (knowledge, skills, expertise, work ethics, dan akhlak) BKIPM secara umum, dan Laboratorium BUSKIPM pada khususnya. “Perbaiki dan tingkatkan koordinasi serta kerjasama dengan unit kerja lain di KKP, Kementerian dan Lembaga lain, PEMDA, pelaku usaha, dan stakeholders lain untuk meningkatkan kinerja BKIPM,” tegasnya.
