Stop Polemik Pilkada, Bangsa Butuh Legitimasi Kebijakan di Tengah Pandemi

"Mengambil tindakan kedaruratan di daerah itu membutuhkan kepemimpinan yang efektif“

Foto Ilustrasi Pilkada

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengungkapkan bahwa bangsa ini sedang membutuhkan legitimasi guna menjalankan roda pemerintahan di setiap daerah.

Hal itu disampaikan Eddy saat menanggapi masih adanya polemik atau pro kontra terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam acara diskusi virtual yang dinisiasi oleh Pemuda Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu (10/10/2020).

Untuk itu, menurut Eddy, tak perlu diperdebatkan lagi mengenai seberapa penting melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Namun, fokus utamanya adalah bagaimana melahirkan pemimpin definitif lewat pesta demokrasi lima tahunan itu.

Harapannya, Eddy menuturkan, yakni mampu mengeksekusi secara cepat dan tepat persoalan daerah di tengah pandemi Covid-19. 

“Mengambil tindakan kedaruratan di daerah itu membutuhkan kepemimpinan yang efektif. Tidak bisa dilaksanakan dengan kepemimpinan yang sifatnya temporer,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (11/10/2020).

Eddy menekankan, keputusan pelaksanaan Pilkada 2020 sudah bulat, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang super ketat. Bila dilaksanakan sesuai prosedur, hal ini diyakini bakal menjadi kunci kesuksesan pesta rakyat yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang itu. 

“PAN pun sudah melakukan protokol kesehatan yang kurang lebih sama, kita tidak hanya sekedar memenangkan paslon. Tapi kita juga mau menang secara bertanggungjawab dengan cara mengingatkan, tim tetap memenangkan pertarungan itu dengan mengutamakan disiplin kesehatan,” ujarnya. 

Eddy menambahkan, PAN sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kadernya di Indonesia dan tim pemenangan pasangan calon (paslon). Intinya, tidak memberikan toleransi kepada pelanggar protokol kesehatan dalam rangka memenangkan paslon di Pilkada 2020. Sanksi pun akan diterapkan, mulai dari pemberhentian tim pemenangan paslon, sampai dengan sanksi organisasi yang lebih berat.

“Ini adalah momentum terbaik bagi kami, untuk mendekat kepada masyarakat bahwa gini loh partai politik itu, bisa memberikan pendidikan positif bahwa kita taat,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengaku sepakat dengan apa yang disampaikan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Hasto menekankan, kampanye di tengah pandemi Covid-19 wajib mentaati protokol kesehatan.

“Pilkada di tengah pandemi ini tidak ada niatan sedikitpun mengorbankan rakyat. Kita justru ingin memberikan kepastian tetapi dengan syaratnya harus membangun disiplin total,” ungkapnya.

Hasto mengajak seluruh elemen untuk hindari istilah-istilah yang bisa mereduksi persatuan. PDIP sendiri, Hasto mengatakan, tidak ingin adanya perang survei di Pilkada 2020, namun menyerahkan kepada rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi sebagai pengambil keputusan, siapa yang akan menjadi calon pemimpinnya.

“Mari kita hindari istilah-istilah yang bisa mereduksi persatuan kita. Kita sudah begitu banyak masalah jangan terlibat masalah di internal rakyat kita juga tidak ingin faktor elektoral hanya menjadi fungsi utama partai politik,” ujarnya.