Menko Polhukam RI Mahfud MD tiba di Istana Negara (dok: JPNN)
MONITOR, Jakarta – Politikus senior Fahri Hamzah tampak kesal atas sikap pemerintah hendak memberikan sanksi tegas bagi penolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang dinilai tidak paham isi dari UU tersebut. Bahkan, pemerintah akan menangkap orang-orang yang sengaja memposting berita yang dianggap tidak benar.
Fahri pun meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara secara tegas. Menurutnya, Mahfud MD punya peran penting untuk memberikan klarifikasi mewakili pemerintah.
“Pak Mahfud MD yth, mohon hentikan penangkapan rakyat hanya karena posting berita yang dianggap tidak benar. Bukankah pejabat negara punya podium dan digaji untuk membuat klarifikasi?” pinta Fahri Hamzah kepada Mahfud MD, Minggu (11/10).
“Klarifikasi lah ini. Menteri teknis harus berdiri siang malam di podiumnya. Bicaralah!” tegas Fahri.
Waketum Partai Gelora Indonesia ini mengatakan, sekeruh apapun situasi negara saat ini, jika negara sebagai sumber mata air tetap jernih maka kejernihan akan jadi kenyataan. Akan tetapi sebaliknya, situasi akan makin keruh jika pemerintah sebagai mata air jua menjadi keruh.
“Menangkap orang adalah bikin keruh tapi klarifikasi yang jujur bikin jernih,” pungkasnya.
MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pengembangan waralaba sebagai salah…
MONITOR, Jakarta - Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperjelas status…
MONITOR, Jakarta - Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah resmi mengumumkan peserta yang berhak mengikuti Computer Assisted…
MONITOR, Pandeglang - Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syekh Manshur Pandeglang mengapresiasi Program Beasiswa Madrasah…
MONITOR, Tashkent - Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf mendorong penguatan hubungan Indonesia…