TNI AL Butuh Pesawat Anti Kapal Selam dan Permukaan

“Dengan meningkatnya eskalasi tingkat kerawanan, Indonesia harus siap dan mampu melindungi kepentingannya“

KRI Sutanto-377 di acara Gladi resik upacara Hari TNI 2014, Sabtu (4/10/2014). (JIBI/Solopos/Antara/M. Risyal Hidayat)

MONITOR, Jakarta – TNI Angkatan Laut (AL) membutuhkan pesawat Maritime Patrol Aircraft (MPA) berkemampuan anti kapal selam dan anti kapal permukaan dalam mendukung tugas pokok TNI.

Hal itu disampaikan Asisten Operasi (Asops) Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksda TNI Didik Setiyono, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Neptunus Mabesal, Cilangkap. Kamis (8/10/2020).

Didik mengungkapkan bahwa dihadapkan dengan tuntutan pengamanan yang cukup berat dan adanya keterbatasan kemampuan saat ini, maka Indonesia khususnya TNI membutuhkan adanya kemampuan gelar operasi yang lebih efektif dan efisien berupa pesawat MPA yang berfungsi sebagai perpanjangan mata dan tangan unsur-unsur TNI AL.

“Saya berharap agar dalam kegiatan FGD ini diperoleh saran dan masukan yang membangun terkait jenis pesawat udara Multirole MPA yang sesuai untuk TNI AL dihadapkan dengan tugas pokok TNI dan TNI AL dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Menurut Didik, perkembangan lingkungan strategis di kawasan saat ini menuntut adanya kemampuan pengamanan di wilayah perairan Indonesia, baik dalam segi penegakan hukum maupun kemampuan menghadapi ancaman yang berdimensi militer.

Didik mengatakan, tumpang tindih klaim di Laut China Selatan menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, baik kerawanan terhadap pelanggaran hukum, maupun kerawanan terjadinya konflik terbuka antara negara yang bersengketa.

“Dengan meningkatnya eskalasi tingkat kerawanan tersebut, Indonesia harus siap dan mampu melindungi kepentingannya di Laut Natuna Utara dengan mengandalkan kekuatannya sendiri,” katanya.

Selain menimbulkan ancaman terhadap sumber daya yang dimiliki Indonesia, lanjut Didik, ketidakmampuan Indonesia dalam mengamankan kepentingan nasionalnya juga akan mengundang pihak-pihak lain yang bersengketa mengintervensi kebijakan pertahanan Indonesia untuk kepentingannya masing-masing yang dapat merugikan posisi Indonesia sebagai negara Non Blok.

Sekadar informasi, acara itu juga dihadiri Waasrena Kasal Laksma TNI Erwin S. Aldedharma dan Waasops Kasal Laksma TNI Irvansyah.

FGD itu selain diikuti peserta dari Satker Mabesal, juga dilaksanakan secara virtual dengan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Kogabwilhan 1, 2 dan 3. Kemudian Koarmada 1, 2 dan 3. Juga ada Seskoal, Puspenerbal dan Dislitbangal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.