MONITOR, Jakarta – Senator DPD RI Fahira Idris mengatakan sejak awal pembahasan RUU Cipta Kerja, dirinya meminta kepada Pemerintah dan DPR untuk menunda dulu semua pembahasan di semua klaster yang ada dalam RUU ini.
Fahira mengatakan, RUU ini terus menuai penolakan dari kalangan luas.
“Menurut saya, sebuah RUU yang mendapat penolakan luas, bahkan bukan hanya dari kalangan buruh, petani, nelayan, civil society, mahasiswa, akademisi tetapi juga ditolak organisasi keagamaan besar, menandakan RUU tersebut mengandung banyak persoalan,” kata Fahira Idris dalam keterangannya, Kamis (8/10).
Menanggapi penolakan tersebut, Fahira menyarankan Pemerintah bersama DPR seharusnya melibatkan partisipasi publik untuk memformulasi ulang draf RUU Cipta Kerja.
“Dalam merespon penolakan ini, seharusnya Pemerintah maupun DPR memformulasikan ulang draf RUU Cipta Kerja dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi publik/ mengedepankan prinsip keterbukaan,” terang Fahira.
“Bukan malah tergesa-gesa mengesahkannya. Dan ini sudah saya suarakan sejak awal tahun,” tukasnya.
