Penyaluran Bansos Carut Marut, Gerindra Minta Dinsos DKI Diaudit

MONITOR, Jakarta – Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta agar Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta diaudit terkait carut marut penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19.

“Dalam penyaluran Bansos, Dinsos yang punya gawe. Maka ketika terjadi carut marut penyalurannya maka patut diaudit,”tegas Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Taufik kepada wartawan usai memimpin rapat dengan instansi penyalur bansos di ruang rapat Fraksi Gerindra, Rabu (7/10/2020).

Taufik juga menegaskan, benang kusut penyaluran bansos ada pada Dinsos DKI, karena Dinsos yang diberi kewenangan menangani bansos. “Saya minta Dinsos diaudit oleh Inspetorat. Jika nanti ada temuan dilanjut dilaporkan ke pihak berwajib,”tandasnya.

Dijelaskan Taufik, banyak laporan terkait penyaluran Bansos, diantaranya, banyak yang berhak menerima justru hanya bisa jadi penonton tak hanya itu, item paket bansos tidak sesuai permintaan barang.

“Partai Gerindra selaku partai pendukung Gubernur DKI Anies Baswedan tidak menghendaki penyaluran bansos bermasalah karena akan menjadi preseden buruk bagi Gubernur Anies,” jelas Taufik.

Ditempat yang sama, Syarif Fraksi Gerindra usai mengatakan, akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk kegiatan penyaluran Bansos Pandemi Covid-19 tersebut.

“Kita akan meminta keterangan semua instansi atau orang yang terkait penyaluran bansos,” terang Syarief.

Evaluasi dimaksud, papar Syarief, meliputi soal data penerima, item paket bansos, institusi penyalur bansos.

Syarief menjelaskan, Inspektorat baru melakukan audit sebesar 6% dari total warga penerima bansos. “Jadi masih belum meyakinkan. Agar hasil audit optimal akan dilakukan usai kegiatan penyaluran bansos,” kata Syarief.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial DKI, Irmansyah menyatakan siap untuk diaudit. “Saya siap untuk diaudit dan data – data akan kita siapkan,”ujarnya.

Begitu juga Inspektorat DKI menyatakan siap untuk melakukan audit atas kegiatan pengadaan dan penyaluran bansos. “Kami siap melakukan audit atas kegiatan pengadaan dan penyaluran bansos,” ungkap Kepala Bidang V Inspektorat Hamad.