MONITOR, Jakarta – DPP PDI Perjuangan melaksanakan rapat koordinasi nasional bidang (Rakorbidnas) kelautan, perikanan, dan nelayan secara daring. Rakorbidnas itu dibuka oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kelautan, Perikanan dan Nelayan Rokhmin Dahuri, Rabu (7/10).
Mengusung tema “Program Gotong Royong Membangun Kampung Nelayan Berkualitas di Indonesia-Pilot Project Nasional PDI Perjuangan”, Rakorbidnas membahas tujuan memastikan Indonesia mengembangkan potensi maritim demi kesejahteraan masyarakat dan negara.
Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kelautan, Perikanan dan Nelayan Rokhmin Dahuri dalam orasi ilmiah yang berjudul “Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan” mengatakan bahwa kawasan pesisir merupakan permukiman terpadat dengan 75% penduduk Indonesia bertempat tinggal. Potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut sangat besar, kaya dan beragam, baik yang dapat diperbaharui seperti sumberdaya hayati, wisata bahari dan jasa lingkungan, maupun yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi serta berbagai jenis mineral.
“Sudah seharusnya sektor kelautan dijadikan arus utama pembangunan nasional, baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya,” katanya.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB itu memberkan lima alasan mengapa sektor kelautan harus dijadikan arus utama pembangunan nasional diantaranya pertama, karena sumberdaya kelautan yang dimiliki sangat berlimpah dan kaya maka Indonesia memiliki keunggulan komparatif sekaligus kompetitif yang sangat tinggi.
Kedua, industri yang berbasis sumberdaya kelautan memiliki keterkaitan (backward and forward lingkage) yang sangat kuat dengan industri dan aktifitas ekonomi lainnya. Ketiga, sumberdaya kelautan sebagian besar merupakan sumberdaya yang senantiasa dapat diperbaharui (renewable resources) sehingga keunggulan komparatif dan kompetitif ini dapat dipertahankan dalam jangka panjang asal diikuti dengan pengelolaan yang arif.
Keempat, dari aspek politik dengan kondisi geopolitik sebagaimana disebutkan maka stabilitas politik dalam negeri dan luar negeri dapat tercapai bila kita memiliki jaminan keamanan dan pertahanan dalam menjaga wilayah kedaulatan perairan kita.
Kelima, dari sisi sosial dan budaya sebenarnya menjadi pembangunan berbasis kelautan sebagai arus utama pembangunan bangsa merupakan penemuan kembali (reinventing) aspek kehidupan yang pernah secara dominan ada dalam budaya dan tradisi kita sebagai bangsa.
“Sejarah mencatat bahwa dalam beberapa abad lamanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peradaban yang berada di wilayah Nusantara ini memiliki kekuatan ekonomi dan politiknya dengan berbasis pada sumberdaya kelautan,” terang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
Pada kesempatan itu, Rokhmin Dahuri yang juga merupakan Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Riset dan Daya Saing itu meminta para kader PDIP khususnya mereka yang menjabat sebagai kepala daerah berperan aktif mendorong pemanfaatan sektor kelautan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional dengan pemberdayaan nelayan baik dalam sektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
“Modernisasi dan peningkatan kapasitas nelayan tradisional dengan penggunaan fishing technology yang lebih produktif, efisien, dan ramah lingkungan, sehingga pendapatan nelayan minimal US$ 300 /nelayan/bulan,” ujarnya.
Rokhmin Dahuri juga mendorong pengembangan kapal ikan modern diatas 30 gross tone (GT) untuk menangkap ikan di wilayah laut diatas 12 mil dari garis pantai, ZEEI Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan laut internasional (> 200 mil).
“Banyak laut lepas kita yang belum terjamah. Saya pikir kader-kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah atau Ketua DPRD maupun pengusaha bisa mengusahakan kapal-kapal ikan modern yang bisa memanfaatkan laut di atas 12 mil,” katanya.
Banyak hal yang memang harus dilaksanakan dalam memaksimalkan potensi sektor kelautan yakni dengan melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada nelayan seperti mempraktekkan bagaimana cara agar mutu ikan tetap bagus dan dihargai tinggi. Langkah selanjutnya adalah perbaikan infrastruktur perbaikan pelabuhan perikanan bukan hanya sebagai tambat labuh kapal ikan, tetapi juga sebagai Kawasan Industri Perikanan Terpadu.
“Siapkan juga mata pencarian alternatif untuk nelayan saat tidak dapat melaut, karena cuaca buruk atau musim paceklik ikan. Dengan semua ini dilakukan, maka tahun 2024 semua bisa mendayagunakan sektor kelautan ini bukan hanya untuk kesejahteraan nelayan pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir, tetapi seluruh rakyat Indonesia dengan basis permukiman dan keluarga yang berkualitas,” terangnya.
Sementara untuk sektor budidaya, menurut Rokhmin Dahuri lima hal yang perlu dilakukan untuk memberdayakan nelayan diantaranya Revitalisasi seluruh unit usaha perikanan budidaya di perairan laut (mariculture), perairan payau (tambak), kolam air tawar, KJA di danau dan waduk, mina-tani, akuarium, dan lainnya.
“Sehingga, lebih produktif, menguntungkan (pendapatan > US$ 300/orang/bulan), dan berkelanjutan (sustainable),” katanya.
Pemerintah juga perlu melakukan pengembangan usaha budidaya dengan komoditas unggulan di perairan laut, perairan payau, kolam air tawar, danau, waduk, sungai, sawah (minapadi), akuarium, dan wadah lainnya sesuai dengan RTRW dan daya dukung lingkungan wilayah.
“Revitalisasi dan pengembangan usaha diatas harus menerapkan skala ekonomi, Best Aquaculture Practices, dan Manajemen Rantai Pasok Terpadu,” tandasnya.
