MONITOR, Jakarta – Selama pandemi Covid-19, pemasukan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dihasilkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan alias terjun bebas.
Oleh karena itu, memasuki pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (RAPBD) 2021, DPRD DKI mengingatkan Pemprov DKI agar mengalokasikan anggaran yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat atau memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat Jakarta.
“Kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak penting jangan coba-coba di masukan dalam APBD 2021 lah. Ingat pandemi ini kita belum tahu kapan berakhirnya. Jadi penggunaan anggaran harus benar-benar di hemat,” ujar anggota komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli, kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/10).
Menurutnya, Pemprov DKI harus berani memangkas progam kegiatan yang memang tidak prioritas seperti anggaran peringatan hari besar dan hari raya, seragam-seragam, seminar, dan honor-honor perjalanan.
Diakuinya, anggaran menjadi boros lantaran banyaknya peringatan hari-hari besar nasional atau kegiatan-kegiatan lain yang lolos dalam pembahasan.
“Setidak-tidaknya anggaran harus ketat, yang tidak penting jangan sampai lolos dan masuk APBD,” jelas politisi PKS itu.
Dirinya berharap anggaran dari RAPBD 2021 lebih banyak keluar di sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan rakyat, misalnya UMKM.
“Sebab UMKM adalah pihak yang paling kena dampak dari anjloknya perekonomian Jakarta akibat Covid-19. Hal ini, tentu harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.
 mengalami penurunan alias terjun bebas.){kind=link}