MONITOR, Jakarta – Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Rancangan Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja. Kedua fraksi ini tegas menolak penetapan RUU Cipta Kerja pada Pengambilan keputusan tingkat I atas hasil Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada, Sabtu malam (3/10) di Jakarta.
Terkait penolakan ini, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai sikap fraksi partainya bukanlah hal baru. Hidayat mengatakan, Fraksi PKS sudah menolak RUU tersebut bahkan sejak akhir Februari 2020 lalu.
“Penolakan F-PKS DPR RI terhadap RUU Omnibuslaw Ciptaker, bukan baru saat RUU ini jadi perhatian publik,” kata Hidayat Nur Wahid, Senin (5/10).
Ia menilai RUU tersebut sarat persoalan yang menuai pro dan kontra, bahkan belum menemukan titik temu. Sehingga, kata Hidayat, RUU tersebut ditolak oleh DPP PKS.
“Sejak akhir Februari 2020, penolakan itu sudah disuarakan oleh DPP PKS, disampaikn oleh Ust Anshori S. Ketika hingga akhirnya masih banyak masalah, wajar PKS kembali menolaknya,” terang Hidayat.
 menolak Rancangan Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja.){kind=link}