Sudah Ada Empat Calon Kepala Daerah Meninggal Dunia

Diketahui, tiga calon kepala daerah meninggal dunia setelah terpapar Covid-19.

Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik, di kantor KPU RI (dok: Asep Monitor)

MONITOR, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan bahwa sejak tahapan Pilkada Serentak 2020 digelar, sudah sebanyak empat orang calon kepala daerah yang telah meninggal dunia.

Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting Manik, mengungkapkan bahwa data hingga 5 Oktober 2020 tercatat calon tersebut berasal dari empat daerah, yakni Kabupaten Berau, Bangka Tengah, Halmahera Timur, dan Kota Bontang.

“Bakal Calon Bupati Berau Muharram meninggal dunia sebelum penetapan calon,” ungkapnya kepada media di Jakarta, Senin (5/10/2020).

Kemudian, Evi mengatakan, Calon Wali Kota Bontang Adi Darma dan Calon Bupati Bangka Tengah Ibnu Soleh meninggal dunia setelah penetapan pasangan calon. Salah seorang lagi adalah Calon Bupati Halmahera Timur Muhdin Ma’bud.

Diketahui, tiga calon kepala daerah meninggal dunia setelah terpapar Covid-19 dan seorang calon kepala daerah lainnya meninggal saat menyampaikan orasi setelah mendaftar ke KPUD setempat.

Hingga 4 Oktober 2020, KPU mencatat Bakal Calon Bupati Berau Muharram digantikan oleh Sri Juniarsih, sementara itu Calon Bupati Halmahera Timur Muhdin Ma’bud diganti Ubaid Yakub.

Data perkembangan terbaru dari rekapitulasi pergantian pasangan calon Pilkada 2020 belum mencatat adanya pengganti dari Calon Wali Kota Bontang Adi Darma dan Calon Bupati Bangka Tengah Ibnu Soleh.

“Penggantian calon dilakukan terhadap kondisi TMS rikes (tidak memenuhi syarat pemeriksaan kesehatan),” ujar Evi.

Selanjutnya, pergantian calon dilakukan karena berhalangan tetap, seperti meninggal atau sakit tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen atau pidana putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

“Mekanismenya dilakukan dengan parpol atau gabungan parpol mengusulkan penggantian calon paling lama tujuh hari dan dalam penggantian ini parpol tidak dapat mengalihkan dukungan kepada paslon lain dan dilarang menarik dukungannya kepada calon atau paslon pengganti,” kata Evi.