MEGAPOLITAN

Politisi PKB Nilai Pemkot Depok Gagal Atasi Covid-19

MONITOR, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai telah gagal mengatasi penyebaran pandemi virus Corona atau Covid-19. Padahal, anggaran yang telah dialokasikan untuk penanganan Covid-19 sangat besar.

“Kalau boleh dikatakan, gagal ia. Karena buktinya dari anggaran yang sudah disiapkan, Pemerintah Kota Depok tidak mampu mengeliminir dan melokalisir penyebaran pandemi Covid-19,” kata anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKB, Babai Suhaimi saat ditemui di wilayah Kukusan, Kecamatan Beji, Jumat (02/10).

Karena itu, kata Babai, tidak ada alasan bagi pihak manamun menolak kehadiran Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil untuk berkantor di Kota Depok.

Sebab, menurut Babai, apa yang dilakukan Gubernur tersebut, demi kepentingan bersama khususnya warga Kota Depok.

“Tidak ada alasan (menolak Gubernur berkantor di Kota Depok) karena ini bicara kemanusian, dimana pandemi Covid-19 yang begitu tinggi di Kota Depok, bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota, tapi juga tanggung jawab Gubernur, Presiden dan semua kita (masyarakat),” tegas Babai.

Untuk itu, kata Babai, dirinya sangat menyambut baik kehadiran Gubernur Jawa Barat yang berkantor di Kota Depok.

Hal tersebut, lanjut Babai, guna mendorong aparatur pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Kota Depok agar bergerak sebaik mungkin untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Recent Posts

Top 10 Kampus RI dengan Kualitas Riset Terbaik Versi THE WUR 2027

MONITOR, Jakarta - Empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) masuk dalam jajaran 10 besar…

3 jam yang lalu

Sinjai Tingkatkan Kewaspadaan Dini Penyakit Hewan, Kementan Dorong Surveilans dan Biosekuriti Diperkuat

MONITOR, Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat langkah pengendalian Avian Influenza…

9 jam yang lalu

Sumur Warga Mengering, Lumajang Idea Terjunkan Air Bersih ke Ranuyoso dan Padang

MONITOR, Lumajang - Sumur-sumur warga mulai mengering akibat musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut membuat masyarakat…

9 jam yang lalu

BPIH 2027 Rp98,4 Juta, Komnas Haji: Jalan Tengah, tapi Subsidi APBN Perlu Payung Hukum

MONITOR, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027…

11 jam yang lalu

Pemerintah Resmi Terbitkan Perpres Perlindungan Ekosistem Ojek Online

MONITOR, Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan…

12 jam yang lalu

Komnas Haji Nilai BPIH 2027 Moderat, Soroti Subsidi APBN dan Minta Fatwa MUI

MONITOR, Jakarta - Komite Nasional Haji (Komnas Haji) menilai kesepakatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)…

12 jam yang lalu