MONITOR, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi sebagai upaya meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang konstruksi.
Sebagai upaya nyata mewujudkan hal tersebut, Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan jumlah SDM konstruksi dengan cara menggandeng seluruh stakeholders konstruksi termasuk Kementerian/Lembaga untuk bersama mewujudkan tenaga kerja konstruksi Indonesia berkompetensi yang dijamin melalui sertifikat. Kali ini Kementerian PUPR menggandeng TNI Angkatan Darat (AD) untuk turut menjamin kompetensi para prajurit TNI AD dalam membangun infrastruktur terutama di daerah perbatasan atau rawan konflik yang perlu penanganan khusus.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa pembangunan Infrastruktur memerlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk militer. Dan hal ini sudah terbukti di mana tidak sedikit proyek infrastruktur terutama di daerah rawan yang mendapat pengawalan militer, bahkan mereka pun terjun langsung dalam pelaksanaan konstruksi.
“Apresiasi setinggi-tingginya kepada Zeni TNI AD yang turut menjalankan amanat Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada pembangunan konstruksi harus memiliki kompetensi dan kualitas yang terjamin melalui sertifikat. Untuk itu kini saatnya TNI AD pun mendapat program sertifikasi kompetensi tenaga kerja,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.
Kegiatan sertifikasi kompetensi bidang konstruksi ini merupakan usulan dari Direktorat Zeni Angkatan Darat kepada Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bagi 4.180 tenaga kerja konstruksi Prajurit Zeni TNI AD, baik Ahli maupun Terampil. Dinyatakan kompeten adalah sebanyak 4.128 orang, sementara yang belum kompeten adalah sebanyak 52 orang.
Kegiatan sertifikasi kompetensi tersebut dilaksanakan oleh beberapa Balai Jasa Konstruksi Wilayah bagi Prajurit Zeni AD di seluruh Indonesia yaitu, Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh sebanyak 188 orang, Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang 313 orang, Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta 1.398 orang, Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya 868 orang, Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin 477 orang, Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makasar 176 orang, Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura 4.180 orang.
