MEGAPOLITAN

SMRC: Hanya 14 persen Warga yang Percaya Kebangkitan PKI di Indonesia

MONITOR, Jakarta – Lembaga survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengeluarkan hasil surveinya terkait warga yang percaya adanya kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. SMRC menyebut hanya ada 14 persen warga Indonesia yang percaya adanya kebangkitan PKI.

Temuan survei tersebut dilakukan SMRC pada 23-26 September 2020 dengan melibatkan 1203 responden yang diwawancara per telepon yang terpilih secara random. Margin of error diperkirakan +/-2.9%.

Temuan itu disampaikan Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, saat mempresentasikan hasil survei nasional SMRC bertajuk “Sikap Publik atas Isu Kebangkitan PKI”, Rabu, 30 September 2020 di Jakarta.

Menurut Abbas, rendahnya kepercayaan ini nampaknya terkait dengan pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai isu kebangkitan PKI di Indonesia. Mayoritas warga (64%) menyatakan tidak tahu atau tidak mendengar adanya kebangkitan PKI di Indonesia. Sebaliknya, warga yang tahu atau mendengar sekitar 36%.

Di kalangan yang tahu itupun, mayoritas tidak percaya bahwa kebangkitan itu memang terjadi. Hampir 61% menyatakan tidak percaya bahwa ada kebangkitan PKI (atau 22% dari populasi), sementara yang menyatakan percaya ada kebangkitan PKI hanya 39% (14% dari populasi).

“Survei ini dilakukan mengingat isu tentang PKI selalu menjadi perbincangan, terutama setiap bulan September. “Pertanyaan utamanya adalah seberapa banyak warga yang tahu tentang isu tersebut? Di antara yang tahu, seberapa banyak yang percaya dengan isu ini?”ujar Abbas.

Survei SMRC menunjukkan persentase warga yang percaya dengan isu kebangkitan PKI tidak banyak berubah sejak 2016.

“Temuan survei nasional Juni 2016-September 2020 memperlihatkan warga yang setuju dengan isu bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI tidak banyak berubah, hanya berkisar 10-16%,”ungkapnya.

Abbas mengingatkan bahwa di kalangan mereka yang percaya bahwa memang ada isu kebangkitan PKI, 79% menilai kebangkitan PKI itu merupakan ancaman.Yang percaya kebangkitan PKI itu belum menjadi ancaman hanya 13% dan yang tidak percaya menjadi ancaman 6%.

Lebih jauh lagi, mayoritas (69%) warga yang menilai sudah PKI menjadi ancaman, menganggap pemerintah kurang/tidak tegas sama sekali atas ancaman kebangkitan PKI tersebut. Sedangkan 30% merasa pemerintah sangat/cukup tegas.

Kesadaran tentang isu kebangkitan PKI ini juga berbeda antara kelompok demografis.

Salah satu temuan terpenting adalah perbedaan antar tingkat pendidikan. Terdapat 62% warga yang berpendidikan tinggi mengetahui isu kebangkitan PKI, sementara 18% warga berpendidikan SD yang mengetahuinya.

Begitu juga 32% warga berpenghasilan di bawah Rp 1 juta/bulan yang mengetahui adanya isu kebangkitan PKI, sementara 40% warga berpenghasilan di atas Rp 4 juta mengetahuinya.

“Ini mengesankan bahwa pembicaraan tentang isu PKI lebih banyak beredar di kalangan elit,” pungkasnya.

Recent Posts

40 Guru Madrasah Dapat Beasiswa S1, STAI Syekh Manshur Apresiasi Program Madrasah Gemilang

MONITOR, Pandeglang - Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syekh Manshur Pandeglang mengapresiasi Program Beasiswa Madrasah…

19 jam yang lalu

Kemenhaj Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Uzbekistan Lewat Wisata Religi

MONITOR, Tashkent - Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf mendorong penguatan hubungan Indonesia…

21 jam yang lalu

Wakili Megawati Hadiri HUT Demokrat, Rokhmin Dahuri: Persatuan Nasional di Atas Kompetisi Politik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan Prof. Dr. Ir. Rokhmin…

23 jam yang lalu

Bansos Bukan untuk Judol, SDM PKH Lumajang Perkuat Edukasi PKM

MONITOR, Lumajang - Upaya mencegah judi online (judol) menyasar keluarga penerima manfaat terus diperkuat hingga…

24 jam yang lalu

LPDB Koperasi Perkuat Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Hukum untuk Jaga Dana Bergulir

MONITOR, Bandung - LPDB Koperasi terus memperkuat tata kelola, kepastian hukum, dan mitigasi risiko dalam…

1 hari yang lalu

Perkuat Tata Kelola Investasi, Pemerintah Integrasikan Perizinan TKA

MONITOR, Jakarta — Pemerintah memperkuat tata kelola investasi dengan mengintegrasikan pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing…

1 hari yang lalu