APBN 2021 Dinilai Banyak Kelemahannya

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengawal implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang telah disahkan pada Selasa (29/9/2020).

“APBN Tahun 2021 resmi disahkan pada Selasa (29/9/2020) lalu. Sebenarnya postur APBN tersebut masih banyak kelemahan sehingga masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Fraksi PKS tegas akan mengawal implementasi dari APBN 2021,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Mardani menilai, jika dilihat, defisit APBN 2021 sebesar 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), hal itu menunjukkan bahwa APBN 2021 dibelanjai dengan utang.

Menurut Mardani, defisit yang mencapai 5,7 persen itu secara tidak langsung memperlihatkan tidak efisiennya anggaran negara dimana sisi pengeluaran yang besar tidak ditopang oleh pendapatan yang memadai.

“Satu pertanyaan besar, apakah APBN kita mampu mengatasi Covid-19, memulihkan ekonomi, memacu perolehan pajak sampai membuka lapangan pekerjaan?. Tidak bisa hanya dilihat dengan menetapkan defisit maupun surplus,” ujarnya.

Mardani mengatakan, catatan lainnya adalah terkait kewenangan pemerintah untuk melakukan refocusing, realoakasi dan pemotongan anggaran, yang perlu dibuat aturan main yang lebih jelas agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan efektif.

“Hal ini perlu dilakukan agar belanja pemerintah pusat pada tahun mendatang bisa diukur keberhasilannya, melalui pencapaian output, outcome dan result base-nya,” katanya.

Lalu terkait kesehatan, lanjut Mardani, di 2021 Indonesia masih akan dibayangi risiko Covid-19, maka APBN 2021 selayaknya harus bisa memitigasi risiko tersebut dengan baik.

“Namun alokasi anggaran kesehatan dalam RAPBN 2021 belum mencerminkan fokus pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Padahal, Mardani menyebutkan, masih banyak yang perlu dikerjakan, selain pandemi yang masih berlangsung, sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga harus diperbaiki.

Kemudian, lanjut Mardani, ketersediaan obat-obatan berkualitas, peningkatan sarana kesehatan, sampai meningkatkan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan yang memadai juga perlu dilakukan.

“PKS juga turut merekomendasikan agar subsidi listrik pelanggan 450 VA dan 900 VA dilanjutkan sampai tahun depan. Selain itu, pemerintah juga perlu menjamin akses listrik bagi rumah tangga miskin, rentan miskin dan kurang mampu dengan memberikan layanan pemasangan listrik 450 VA secara gratis,” ujarnya.