Pemerintah Tak Akan Bernegosiasi Soal Kemerdekaan Papua

“Provinsi Papua maupun Papua Barat dengan NKRI sudah final”

Menko Polhukam, Mahfud MD, di acara Latihan Bersama Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (4/9/2020). (Dok. Humas Kemenko Polhukam)

MONITOR, Jakarta – Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan negosiasi apa pun terkait wacana kemerdekaan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu disampaikan Mahfud saat menanggapi konflik antara aparat keamanan dan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Intan Jaya, Papua, beberapa waktu lalu.

“Bagi pemerintah Indonesia kebersatuan Papua, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat, dengan NKRI sudah final. Tidak ada jalan lagi, tidak ada negosiasi apa pun untuk kemerdekaan, untuk memisahkan diri,” ungkapnya dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Mahfud menyebutkan, insiden kekerasan memang selalu muncul saat menjelang 1 Desember atau hari peringatan khusus bagi pergerakan kemerdekaan Papua.

Menurut Mahfud, isu itu biasanya muncul menjelang penyelenggaraan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar beberapa waktu lalu di New York, Amerika Serikat.

“Sekarang terjadi lagi karena memang di sana ada sekelompok orang yang ingin memisahkan diri, memisahkan Papua. Bekerja sama dengan provokator warga negara lain maupun gerakan sendiri ke dalam dan itu kami hadapi karena semua itu melanggar hukum,” ujarnya.

Mahfud menegaskan bahwa PBB telah melakukan referendum di Papua pada 1963 silam. Hal itu sudah disahkan oleh PBB.

“Sejak saat itu tidak ada jalan lagi bagi Papua, bagi orang-orang tertentu di Papua untuk meminta kemerdekaan,” katanya.

Terkait dengan konflik bersenjata di Intan Jaya yang menewaskan setidaknya empat orang, yakni dua anggota TNI dan dua warga yang satu di antaranya adalah pendeta, Mahfud mengungkapkan bahwa pihaknya akan membentuk tim investigasi gabungan untuk mencari penyebab kematian tersebut.

“Pemerintah akan membentuk tim investigasi gabungan yang bisa lebih objektif menggali ini agar tidak menimbulkan kontroversi,” ungkapnya.

Mahfud menyebutkan, tim investigasi tersebut akan diisi pejabat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga akademisi. Pembentukan tim investigasi gabungan ini, menurut Mahfud, bertujuan untuk menggali fakta yang terjadi dalam konflik di Papua belakangan ini.