POLITIK

Hasto: Mendapat Sanksi Peringatan Saja Sudah Aib

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa partainya berkomitmen memastikan kader dan calon kepala daerah (cakada) yang diusungnya akan mentaati protokol Covid-19 dalam tahapan Pilkada 2020.

Sebab, menurut Hasto, sanksi peringatan saja sudah merupakan suatu hal yang tak diinginkan.

Hal itu disampaikan Hasto saat menjawab pertanyaan wartawan usai membuka rapat koordinasi DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai yang dilaksanakan secara virtual, Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Untuk diketahui, pada tahapan pendaftaran Pilkada Serentak 2020 lalu, banyak sekali cakada lintas partai yang diberi peringatan karena dianggap melanggar protokol kesehatan Covid-19. Akibat kejadian itu, KPU melakukan harmonisasi peraturan, dan itu pun dianggap tak terlalu kuat dalam upaya menegakkan disiplin. KPU bisa memperingatkan sebuah kegiatan politik di tahapan pilkada dan Bawaslu yang bisa membubarkannya.

Hasto mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menegakkan kedisiplinan tersebut.

“Bagi PDI Perjuangan, mendapat sanksi peringatan saja sudah aib,” kata Hasto Kristiyanto.

Upaya konkret PDIP, Hasto menyebutkan, adalah membentuk Tim Penegak Disiplin yang disertai sanksi tegas bagi kader atau cakada PDIP yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 selama tahapan Pilkada 2020 berlangsung.

“Tim Penegak Disiplin mengusulkan sanksi pembebastugasan kepada DPC atau DPD sesuai tingkatannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, tim penegak disiplin PDIP fokus pada upaya sosialisasi dan pencegahan. Sehingga diharapkan akan banyak cakada, tim sukses maupun kader, yang terus berdisiplin menjalankan protokol pencegahan Covid-19.

“Kekuatan utama Tim Penegak Disiplin justru terletak pada sosialisasi dan pencegahan. Kalau banyak penindakan, artinya fungsi sosialisasi dan pencegahan gagal,” katanya.

Untuk diketahui, tahapan penentuan nomor urut Pilkada Serentak 2020 telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya adalah masa kampanye yang akan dilaksanakan 26 September hingga 5 Desember 2020. Pada tahapan inilah banyak yang mewanti-wanti agar penerapan protokol kesehatan Covid-19 benar-benar diwujudkan.

Recent Posts

Analis Apresiasi Sinergi Elemen Bangsa dalam Menjaga Persatuan

MONITOR, Jakarta - Aksi Demonstrasi besar-besaran yang terjadi belakangan menyisakan respon dinamika politik yang cukup…

2 jam yang lalu

Menteri Agama Meminta Maaf

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf terkait potongan…

2 jam yang lalu

Relawan GSF Ikut Pelatihan Sebelum Berlayar ke Gaza

MONITOR, Tunisia - Ratusan relawan kemanusiaan tergabung dalam Global Sumud Flotilla (GSF) mengikuti pelatihan sebelum…

3 jam yang lalu

Prof Rokhmin Ingatkan Pemerintah untuk Tidak Bangga Produksi, Pastikan Kesejahteraan Rakyat

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menyoroti aksi unjuk rasa…

3 jam yang lalu

DPR Minta Polri Usut Pelaku Penjarahan, Bukan Menahan Delpedro

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman menyayangkan penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru…

5 jam yang lalu

Ikut Bertemu Tokoh Bangsa di Istana, Puan: DPR Berbenah Diri, Terus Dengarkan Aspirasi Rakyat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengikuti pertemuan dengan sejumlah tokoh yang dipimpin…

6 jam yang lalu