MONITOR, Jakarta – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah pandemi Covid-19 akan menggerus kualitas dari pilkada itu sendiri.
“Selain berpotensi menimbulkan cluster baru, melaksanakan pilkada di tengah pandemi berpeluang menggerus kualitas pilkada, mengingat tendesi yang dibangun hanya ‘yang penting pilkada jalan’. Amat disayangkan karena mahalnya biaya pilkada tidak sebanding dengan kualitas yang dihasilkan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Jakarta, Kamis (24/9/2020).
Mardani menyebutkan, setidaknya ada beberapa alasan kenapa kualitas Pilkada Serentak yang dilaksanakan di tengah pandemi itu tergerus, misalnya saja banyaknya sarana kampanye yang hilang.
“Sebut saja seperti kegiatan sosial, kebudayaan, maupun olahraga yang mengumpulkan banyak warga. Padahal salah satu faktor utama pemilih ingin ke TPS karena tertarik pada kandidat,” ujarnya.
Sementara ketertarikan itu, menurut Mardani, muncul setelah pasangan calon (paslon) kepala daerah menghadiri sosialisasi maupun kampanye yang dilakukan langsung oleh kandidat.
“Padahal di tengah pandemi Covid-19 hal tersebut sulit dilakukan secara maksimal. Rencana kampanye secara daring kurang efektif terlebih pada beberapa wilayah yang tidak memiliki akses jaringan internet memadai,” katanya.
Kemudian, Mardani pun mempertanyakan tentang penerapan protokol kesehatan yang ketat itu akan seperti apa mekanismenya nanti.
“Kita melihat peristiwa tanggal 4-6 September yang lalu ketika pendaftaran paslon ke KPU, protokol kesehatan tidak diindahkan. Lalu ‘protokol yang ketat’ yang dimaksud seperti apa? Perlu didetailkan,” ungkapnya.
Jika tidak jelas seperti itu, Mardani menilai, maka akan ada potensi turunnya partisipasi masyarakat di Pilkada Serentak 2020 nanti yang menjadi salah satu syarat suksesnya sebuah pelaksanaan pilkada.
Menurut Mardani, jika partisipasi masyarakat menurun atau berkurang, maka potensi kecurangan dalam pilkada akan semakin tinggi.
“Bisa menimbulkan potensi kecurangan dalam pilkada seperti potensi manipulasi suara, penyalahgunaan kertas suara atau bahkan meningkatnya potensi politik uang di masyarakat,” ujarnya.
Terakhir, Mardani menambahkan, pelajaran penting yang bisa diambil dari pelaksanaan pilkada di tengah pandemi itu adalah jangan sampai memaksakan pilkada tapi tidak memperhatikan kualitas dari pilkada itu sendiri.
“Kualitas proses akan mempengaruhi hasil dan perlu diingat, hasil dari pilkada akan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang oleh masyarakat,” katanya.
