Blusukan ke Aceh Singkil, Rokhmin Dahuri Paparkan Strategi Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan

Rokhmin Dahuri saat meninjau sarana dan prasarana kelautan dan perikanan di Aceh Singkil, Senin (21/9/2020)

MONITOR, Aceh Singkil – Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2019-2024 Bidang Riset dan Daya Saing, Prof Rokhmin Dahuri Bersama jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh pada Senin-Selasa 21-22 September 2020.

Dalam kunjungannya tersebut, Prof Rokhmin Dahuri yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB itu menemukan beberapa hal yang menjadi kendala pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang memiliki potensi besar. Ia dan rombongan melihat langsung kendala dan permasalahan di lapangan seperti kurangnya sarana dan prasarana (sarpras) produksi dan pengolahan sektor perikanan, dan komposisi armada kapal tangkap ikan dinilai masih sangat tradisional.

Berbagai kendala dan permasalahan tersebut nantinya akan menjadi laporan untuk dapat dijadikan pijakan pemerintah pusat dalam mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Aceh singkil “Untuk itu kami datang kesini, melihat langsung sehingga bisa dilaporkan ke Pak Menteri KKP dan Pak Menko Maritim,” kata Rokhmin Dahuri, Senin (21/9/2020).

Rokhmin Dahuri saat meninjau sarana dan prasarana kelautan dan perikanan di Aceh Singkil, Senin (21/9/2020)

Usai meninjau sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Kabupaten Aceh Singkil pada Senin (21/9). Pada hari berikutnya Rokhmin Dahuri diminta oleh Bupati Aceh Singkil untuk mengisi seminar bertajuk “Strategi Pembangunan Wilayah di Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Singkil” di Aula Pendopo Bupati, Selasa (22/9/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Prof Rokhmin mengawali pemaparanya dengan mengemukakan tiga kunci keberhasilan pembangunan wilayah Ketiganya adalah:  Rencana (Blueprint) pembangunan yang tepat dan benar serta diimplementasikan secara berkesinambungan.

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) tersebut kemudian memaparkan status dan tantangan pembagunan Kabupaten Aceh Singkil seperti masalah kemiskinan, pengangguran, dan PDRB. “Angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil mencapai 20,78 persen, tertinggi di Provinsi Aceh); angka pengangguran mencapai  8,60 persen, tertinggi ke-3 di Provinsi Aceh; dan PDRB/kapita Rp 19,36 juta, terendah di Provinsi Aceh,” terangnya.

Kabupaten Aceh Singkil sendiri, kata Prof Rokhmin memiliki banyak potesi perairan umum yang dapat dikembangakan untuk kegiatan budidaya ataupun kegiatan penangkapan. “Jenis ikan ekonomis penting yang banyak tertangkap di perairan umum (Sungai, Danau, dan Rawa) meliputi belut, lele lokal, gabus, toman, kerang, ikan jurung, baung, dundung, tawes, betok, keting, sepat, nila, mujair, baderbang, mas, seluang, lais, lempuk, udang galah, udang tawar, dan udang grago,” tuturnya.

Namun, para nelayan Aceh Singkil sebagian besar melaut menggunakan perahu motor tempel yang kecil dengan kapasitas terbatas dan peralatan tangkap masih tradisional. “Kabupaten Aceh Singkil memiliki satu pangkalan pendaratan ikan (PPI) yang terletak di Kampung Gosong Telaga Barat Kecamatan Singkil Utara, namun penggunaannya tidak optimal,” ungkapnya.

Prof Rokhmin menerangkan potensi dan pemanfaatan sumber daya ikan (SDI) laut di Aceh Singkil berada di fisheries management areas atau wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 572, dengan potensi SDI 29.154 ton per tahun. “Pada tahun 2019, produksi perikanan laut Kabupaten Aceh Singkil baru sebesar 11.335 ton atau 38,9 persen potensi yang ada. Diperlukan strategi pembangunan wilayah sektor kelautan dan perikanan di Aceh Singkil,” terangnya.

Prof Rokhmin menegaskan bahwa pemerintah pusat sangat serius membantu Aceh Singkil, baik dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan maupun Menteri KKP Edhy Prabowo. Bahkan, dirinya melakukan kunjungan ke Aceh Singkil, dengan membawa tiga direktur serta mewakili semua dirjen di KKP. Bukan itu saja pemerintah pusat juga siap membantu dalam pengembangan sektor pariwisata.

Terbukti dengan hadirnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama ke Aceh Singkil. Pengembangan sektor perikanan kata Prof Rokhmin, di Aceh Singkil, dimulai dengan menuntaskan pembangunan Pelabuhan Perikanan Anak Laut. Kemudian merealisasi program budidaya udang vaname. Lalu mendukung program pengembangan lainnya seperti penyediaan SPBU khusus nelayan, penambahan alat tangkap modern.

“Saya memahami keinginan Pak Bupati agar dana yang bersumber dari APBN ditambah ke Aceh Singkil. Tapi pembangunan akan berkembang pesat jika banyak melibatkan swasta itu yang harus didorong,” jelasnya.

Rokhmin menegaskan, ada tiga  langkah strategis untuk menciptakan produktivitas dan daya saing, sehingga Kab Aceh Singkil bisa maju dan sejahtera secara berkelanjutan. Pertama, menjadi tuan rumah yang baik (be a good host) bagi pelanggan daerah (rakyat, wisatawan, investor, dan talented people). Kedua,  Memperlakukan pelanggan secara baik (treat your customers/guests properly). Ketiga,  membangun sebuah “rumah” yang nyaman bagi pelanggan (building a home sweet home).

Pada kesempatan yang sama, Bupati Aceh Singkil Dulmusrid meminta Prof Rokhmin Dahuri bisa memasukan pengembangan kelautan dan perikanan Aceh Singkil dalam program strategis Nasional. Menurutnya usulan itu bukan tanpa alasan. Kabupaten Aceh Singkil, sebutnya memiliki potensi sumberdaya perikanan luar biasa. Mulai dari potensi perikanan tangkap hingga potensi budidaya darat.

Potensi tersebut kata Dulmusrid, diakui pejabat Pemerintah Pusat ketika berkunjung ke Aceh Singkil belum tergarap maksimal karena terbatasnya anggaran yang dimiliki. Alasan lain Aceh Singkil, mesih menyandang status sebagai daerah miskin di Aceh. Sehingga usulan yang diajukan sangat realistis. “Prof Rokhmin, mohon masukan pengembangan perikanan Aceh Singkil, dalam program strategis Nasional,” kata Dulmusrid.

Di sisi lain Dulmusrid menyebutkan saat ini sedang pandemi Covid-19. Akan tetapi pandemi bukan, berarti roda pembangunan tidak berjalan. Langkah dan upaya terus dilakukan pihaknya. Hanya saja pandemi Covid-19, menambah beban berat Pemkab Aceh Singkil. “Oleh karena itu investasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh sangat kami nantikan,” harapnya.