Anies Disarankan Kembali Hidupkan Koperasi Kelurahan

MONITOR, Jakarta – Dapak pandemi Covid-19, sangat dirasakan sekali oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah di Ibukota. Untuk bisa membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun disarankan untuk kembali menghidupkan koperasi ditingkat kelurahan.

Ketua Koperasi Jasa Keuangan (KJK), Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Ashraf Ali mengatakan, akibat pandemi Covid-19, yang sangat merasakan dampaknya saat ini adalah ekonomi keluarga.

“Mereka yang berjualan nasi uduk, gorengan, warung kopi, saat ini benar-benar merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah memperhatikan mereka,”ujar Ashraf, kepada MONITOR, Selasa (22/9).

Untuk menghidupkan ekonomi keluarga tersebut, mantan anggota DPRD DKI periode 2014-2019 ini pun menyarankan Pemprov DKI untuk kembali menghidupkan kooperasi kelurahan yang memang pernah dibentuk saat Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Fauzi Bowo.

“Jadi saat Fauzi Bowo jadi Gubernur Jakarta, beliau pernah membentuk koperasi di semua kelurahan. Namanya Koperasi Jasa Keuangan (KJK). Ada sekitar 267 KJK terbentuk. Dan yang bertahan sampai sekarang ada 51 KJK,”terangnya.

Dijelaskan politisi Partai Golkar ini, dari 51 KJK yang saat ini masih eksis, mereka hanya menggulirkan dana sisa yang ada kepada warga. Sementara Pemprov DKI sudah tidak pernah menggulirkan lagi suntikan dana.

“Waktu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi Gubernur Jakarta, KJK yang merupakan koperasi kelurahan sudah tidak lagi mendapat dana bantuan dari Pemprov DKI, sebab Unit Pelayanan Dana Bergulir dibubarkan oleh Ahok,”terangnya.

Diakui Ashraf, pihaknya tak menampik kalau Pemprov DKI, sudah memberikan program bantuan melalui Bank DKI terhadap UMKM yang terdampak Covid-19. Namun kata Ashraf, hal itu tidak menyentuh mereka yang menjalankan usaha ekonomi keluarga.

“Pedagang nasi uduk, gorengan, warung kopi dan usaha ekonomi keluarga lainnya, mereka itu gak mau kalau harus datang ke Bank. Katanya persyaratanya terlalu rumit. Sementara dana yang mereka butuhkan tidak banyak bekisar Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. Nah untuk mengatasi itu, koperasi kelurahan lah solusinya,”jelasnya.

Ashraf pun mengatakan, selama penggunaan anggaran koperasi kelurahan bisa diawasi yang namanya penyimpangan akan bisa diminimalisir.

“Contoh, KJK Pasar Manggis yang saya pimpin sampai sekarang masih eksis. Dulu tahun 2010, kami mendapat pinjaman bergulir Rp 1,2 miliar dari Pemprov DKI dengan empat kali pencairan. Dan kami sudah mengembalikan 900 juta. Tapi karena Unit Pelayanan Dana Bergulirnya dibubarkan Ahok, kami tak mendapat bantuan lagi dari Pemprov DKI. Koperasi pun terpaksa bertahan dengan menggunakan anggaran sisa yang ada,”pungkasnya.