Gibran Mengaku Tak Masalah Kalaupun Pilkada Diundur

“Mengikuti keputusan KPU saja. Sama saja diundur atau tidak. Kapan saja siap“

Anak sulung Presiden Jokowi yang juga Calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, saat akan mengikuti olahraga pagi di Sekolah Partai PDIP, Senin (24/8/2020). (Dok. DPP PDIP)

MONITOR, Solo – Bakal Calon Wali Kota Surakarta/Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan kalaupun pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 diundur akibat pandemi Covid-19.

“Mengikuti keputusan KPU saja. Pasti ada penyesuaian, tapi enggak masalah (kalau diundur),” ungkapnya di Solo, Jawa Tengah, Senin (21/9/2020).

Kalaupun tidak diundur, menurut putra sulung Presiden Jokowi itu, yang penting selama kegiatan pilkada dilakukan adalah adanya komitmen dari semua pihak untuk menjaga protokol kesehatan Covid-19.

“Saya kan sempat bikin inovasi kampanye tanpa tatap muka, sama saja diundur atau tidak. Kapan saja siap, tunggu saja keputusan seperti apa,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta yang juga Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudyatmo, mengatakan bahwa ditunda atau tidaknya Pilkada Serentak 2020 semuanya diserahkan dan tergantung dari KPU RI sendiri.

“Tetapi sepanjang KPU melakukan pilkada menggunakan strategi yang saya pakai ketika membagi BST (Bantuan Sosial Tunai), yaitu ada undangan terjadwal, protokol kesehatan dilaksanakan nampaknya tidak ada masalah. Tetapi saya tidak ada kewenangan untuk itu,” katanya.

Pria yang akrab disapa Rudy itu mengungkapkan, dengan diterapkannya protokol tersebut, maka dipastikan tidak akan ada kerumunan massa.

“Saat pemilihan, pemilih pakai sarung tangan masing-masing. Syukur dikasih KPU. Meski demikian, pada dasarnya Solo tinggal melaksanakan, keputusan oleh pusat,” ungkapnya.

Seperti diketahui, sebelumnya sejumlah pihak mengusulkan Pilkada Serentak 2020 saat pandemi Covid-19 ditunda karena dinilai dapat membahayakan masyarakat.

Setidaknya dua organisasi keagamaan besar di Indonesia yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah secara tegas meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.