Indonesia dan Hari Perdamaian Dunia

Ikatan sosial masyarakat menjadi kekuatan untuk memulai proses perdamaian

Peneliti LIPI, Adriana Elisabeth (kanan). (MI/Jhoni Kristian)

MONITOR, Jakarta – Pada 21 September 2020, Universitas Cendrawasih (Jayapura, Papua) dan Universitas Pertahanan (Sentul, Bogor) mengadakan webinar dalam memperingati Hari Perdamaian Dunia dengan tema yang berbeda.

Universitas Cendrawasih atau UNCEN memilih topik diskusi mengenai ‘Bersama Mendamaikan Papua’ yang diselenggarakan oleh 13 organisasi di Papua dan luar Papua, sementara UNHAN fokus pada tema ‘Identifikasi Potensi Konflik Horizontal dan Resolusi Konflik terkait Pilkada 2020 di Masa Pandemi’.

Bagaimana mendamaikan Papua?. Belajar dari pengalaman Indonesia dalam merajut kembali perdamaian di Ambon (setelah 1999) dan Sampit (setelah 2001), ikatan sosial masyarakat menjadi kekuatan untuk memulai proses perdamaian, meskipun segregasi antara komunitas Kristen dan Islam di Ambon masih berlangsung, bahkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya bisa melupakan kejadian sekitar 21 tahun lalu.

Imbas kerusuhan Ambon berdarah hampir menjangkau Tanah Papua ketika itu, namun berhasil dicegah. Pengalaman Sampit atau kondisi sosial ekonomi lokal mirip dengan Papua terkait perebutan sumber daya alam/SDA yang bertransformasi menjadi konflik kepentingan, sementara masyarakat lokal/adat semakin frustasi karena terus terdesak, sehingga tidak bisa lagi ‘menjadi nyonya di rumahnya sendiri’.

Namun satu pelajaran dari kasus Sampit, untuk keluar dari gesekan sosial dan pusaran konflik horizontal, masyarakat juga harus mau berubah dan tidak terus menerus meratapi keadaan.

Masyarakat Papua tampaknya masih dalam proses panjang untuk keluar dari situasi konflik, baik yang bersifat vertikal maupun potensi konflik horizontal yang mulai tampak pascakerusuhan di Wamena dan Jayapura di 2019. Apa yang bisa dilakukan?. Upaya membangun perdamaian harus terus dilakukan, bahkan harus dalam bentuk yang lebih masif.

Kalau selama ini Indonesia telah berkontribusi secara signifikan dalam program perdamaian dunia, baik sebagai fasilitator, mediator dan juga pasukan perdamaian (peace mission) di wilayah-wilayah konflik di dunia, maka pengalaman berharga ini perlu diadopsi dalam konteks resolusi damai Papua.

Kalau Menhan akan merekrut 1000 Bintara Otsus, mengapa tidak merekrut ‘1000 pasukan perdamaian tanpa senjata untuk Papua/Papua Barat’.

Misi perdamaian Papua bukan sekadar kegiatan sosial kemanusiaan atau bagi-bagi sembako, namun merupakan langkah strategis yang komprehensif, di mana landasan transformasi konflik dan membangun perdamaian diletakkan, baik melalui pembangunan kapasitas, pelatihan, proses pendidikan berbasis kearifan lokal, maupun konsultasi publik dan pembicaraan-pembicaraan damai (peace talks).

Pandemi Covid-19 bisa menjadi momentum untuk merancang masa depan Papua yang aman dan damai. New normal bagi Papua bukan hanya mengenai penanggulangan penyebaran dan penularan Virus Corona, namun juga bagaimana merajut kembali relasi sosial untuk perdamaian Papua dalam jangka panjang.

Dalam konteks Pilkada 2020, proses seleksi dan penentuan pemimpin daerah bukan hal biasa, namun merupakan proses penting dan memiliki nilai strategis untuk memilih pemimpin yang berintegritas serta berkapasitas dalam mengatasi pandemi Covid-19, namun yang lebih penting adalah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, membangun keadilan dan menghentikan siklus kekerasan di Tanah Papua.

Para pemimpin Papua adalah bagian penting dari hirarki kekuasaan nasional di daerah yang memiliki tanggung jawab moral untuk bersama-sama mendamaikan Papua sebagaimana dambaan masyarakat yang menjadi korban dari hiruk pikuk pragmatisme politik dan ekonomi.

Adriana Elisabeth

Peneliti LIPI