PDIP Bersikukuh Pilkada Harus Digelar Tahun Ini

“Penundaan pilkada di tengah pandemi akan ciptakan ketidakpastian baru”

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, saat memimpin upacara perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-75 di Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (17/8/2020). (Dok. Humas PDIP)

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa Pilkada Serentak harus diselenggarakan pada tahun ini.

Menurut Hasto, di tengah pandemi ini, setiap pemimpin harus mendapat mandat dari rakyatnya agar menjalankan roda pemerintahan dengan legalitas yang sah. 

“Penundaan pilkada di tengah pandemi akan menciptakan ketidakpastian baru. Mengingat kepala daerah akan berakhir pada Februari (2021),” ungkapnya dalam acara Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDIP Surabaya yang digelar virtual, Jakarta, Minggu (20/9/2020)

Sampai saat ini, belum ada kepastian kapan pandemi Covid-19 beserta dampak yang mengikutinya akan berakhir. Karena itu, apabila pilkada ditunda, maka kepala daerah harus diisi oleh Pelaksana Tugas atau Plt.

Sementara di dalam masa kritis, Hasto mengatakan, tidak boleh ada jabatan-jabatan politik yang diisi oleh seorang Plt. 

“Harus memiliki legitimasi dan legalitas kuat dari rakyat. Maka Pilkada yang dijalankan pada 9 Desember (2020) ini, justru memberikan kepastian agar adanya pemimpin yang kuat, adanya pemimpin-pemimpin yang punya program pencegahan Covid yang kemudian dipilih rakyat,” katanya. 

Calon pemimpin yang melewati tahapan pilkada pasti menyerap aspirasi rakyat. Dengan kata lain, calon pemimpin itu digembleng dengan proses yang ketat dan diseleksi langsung oleh rakyat sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam iklim demokrasi. 

“Mereka calon pemimpin akan memahami betul seluruh skala prioritas untuk rakyat yang tengah menghadapi pandemi. Justru ketika pilkada itu tidak ditunda, itu akan memberikan arah kepastian bagi rakyat,” ujarnya.

Seperti diketahui, belakangan ini muncul masukan-masukan ataupun usulan-usulan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 masih sangat massif.

Pasalnya tak hanya masyarakat sipil, banyak juga pejabat yang terpapar virus asal China itu. Terakhir, penyelenggara pilkada sendiri yakni Komisioner KPU RI pun ikut terpapar Covid-19 tersebut.