Rokhmin Dahuri: Potensi Perikanan Budidaya Hasilkan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2019-2024 Bidang Riset dan Daya Saing, Rokhmin Dahuri (Ist)

MONITOR, Yogyakarta – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Prof Rokhmin Dahuri mengatakan sebagai negara kepuluan terbesar di dunia yang 75% total wilayahnya berupa laut dan 28% wilayah daratnya berupa ekosistem perairan tawar (danau, bendungan, sungai, dan rawa), Indonesia memiliki potensi produksi perikanan budidaya terbesar di dunia, sekitar 100 juta ton/tahun yang hingga kini baru dimanfaatkan sekitar 16%.

Saat ini, menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut produksi ikan, krustasea, moluska, dan invertebrata (protein hewani) dari perikanan budidaya semakin meningkat over time mencapai 5,6 juta ton (44,7% total produksi) pada 2018. Ditambah rumput laut, total produksi perikanan budidaya sebesar 15,8 juta ton atau 67,5% total produksi perikanan Indonesia. Sementara itu berdasarkan data Puslitbang Gizi tahun 2012, sekitar 65% total asupan protein hewani (animal protein intake) rakyat Indonesia berasal dari ikan dan seafood.

Sedangkan potensi produksi lestari (MSY) Sumber Daya Ikan (SDI) laut dan perairan tawar baik di Indonesia maupun di dunia tidak mungkin dapat ditingkatkan, hanya sekitar 15,5 juta ton/tahun dan 100 juta ton/tahun (KKP, 2019; FAO, 2020). Produksi (catch) ikan dari perikanan tangkap di dunia pun sudah leveling off (mandek), sekitar 100 juta ton/tahun (FAO, 2020).

“Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, maka demand (kebutuhan) terhadap ikan, seafood, bahan pangan lain, dan SDA (raw materials) lain akan semakin meningkat,” ujar Prof Rokhmin saat menjadi narasumber FGD Rapat Analisis Kebutuhan Data untuk Percepatan Pembanagunan Perikanan Budidaya, kementerian Kelautan dan Perikanan di Yogyakarta, Kamis (17/9/2020).

Secara definisi, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) tersebut menegaskan bahwa perikanan budidaya (aquaculture) tidak hanya menghasilkan sumber protein hewani (ikan, krustasea, moluska, dan ivertebrata); tetapi juga bahan baku (raw materials) untuk industri farmasi, kosmetik, film, cat, pelapis badan pesawat terbang, biofuel, dan beragam industri lainnya. “Bahkan, tanaman pangan (sumber karbohidrat) pun sudah berhasil dibudidayakan di ekosistem perairan laut,” katanya.

Secara potensial, terang Prof Rokhmin perikanan budidaya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Ia pun mencontohkan seperti potensi usaha budidaya udang vaname yang memiliki nilai ekonomi tinggi. “Dengan membuka usaha tambak udang Vaname 100.000 ha/tahun saja, dapat disumbangkan 2% pertumbuhan ekonomi per tahun,” terang koordinator penasehat menteri kelautan dan perikanan 2019-2024 bidang riset dan daya saing itu.

“Merujuk pada Kajian FAO, Bappenas dan IPB tahun 2015, aktivitas on-farm aquaculture menyerap banyak tenaga kerja, dan aquaculture membangkitkan multiplier effects (industri hulu, industri hilir, dan sektor jasa) ekonomi yang sangat besar.  Setiap 1 orang bekerja di on-farm aquaculture menciptakan lapangan kerja di sektor off-farm (industri hulu, industri hilir, dan sektor jasa) rata-rata 3 orang tenaga kerja,” tegasnya.

Pada umumnya, tambah Prof Rokhmin rakyat Indonesia mampu melakukan usaha perikanan budidaya, dan modal usahanya relatif kecil. Hal tersebut berperan dalam pemerataan ekonomi mengatasi ketimpangan kaya dan miskin.

“Perikanan budidaya juga berperan mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah karena sebagian besar usaha perikanan budidaya berlangsung di wilayah perdesaan, pesisir, laut, dan di wilayah yang rendah tingkat pembangunan (industri) nya,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa perikanan budidaya adalah sistem usaha (bisnis) SDA terbarukan (living resources). “Maka, bila dikelola dengan inovasi IPTEKS dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, aquaculture akan berlangsung secara berkelanjutan (sustainable development),” jelasnya.

Untuk mewujudkan perikanan budidaya agar berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka sub sektor tersebut harus harus memiliki empat indikator yakni produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Produktif, efisien supaya untung, berdaya saing dengan negara-negara lain seperti Vietnam, china dan sekarang India, harus mensejahterakan, dan yang tidak kalah penting adalah harus berkelanjutan,” pungkasnya.