JABAR-BANTEN

Petani Pangandaran Panen Padi Bebas Residu, Harga Lebih Menguntungkan

MONITOR, Pangandaran Bersama dengan Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, Kelompok Tani Taruna Tani Mekar Bayu, Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menggelar panen raya padi bebas residu.

Disebut padi bebas residu lantaran padi tersebut dipupuk dengan menggunakan bahan organik dan bio pestisida non organik. Sehingga bebas dari bahan kimia dan tentu sehat.

Kasubdit Padi Irigasi dan Rawa Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Rachmat mengatakan, panen padi bebas residu ini sudah diterapkan dan dibudidayakan di beberapa tempat dan wilayah yang lain.

“Padi bebas residu artinya kita melakukan budidaya dengan meminimalisir penggunaan bahan kimia diganti dengan pupuk organic, pestisidanya bio pestisida non organik,” ungkap Rachmat.

Lebih lanjut Rachmat menambahkan, dari sisi harga biasanya konsumen yang memahami nilai kesehatan sudah memaklumi harga lebih tinggi tidak menjadi persoalan. Tetapi dari sisi pasar perlu ada dorongan serta intervensi dari Pemda untuk mensosialisasikan pentingnya konsumsi padi bebas residu tersebut.

“Jenis varietasnya bisa apa saja, tapi budidayanya menggunakan pupuk organik tidak menggunakan bahan kimia artinya sudah bebas residu, hasilnya pun sehat dan bermutu,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua kelompok Taruna Tani Mekar Bayu Tahmo Cahyono mengatakan, “ respon dari petani terhadap padi bebas residu ini cukup lumayan. Apalagi setelah para petani mendapatkan sosialisasi terkait pemanfaatan Sumber Daya Manusia. Sehingga anggota kelompok lebih maju dan bisa bersaing dengan petani yang lainnya “ ungkapnya.

“Luas lahan yang kita siapkan seluas 20 hektar dengan jenis atau varietas bibit inpari 42 jajar legowo 2. Dengan menggunakan pupuk organik, agen hayati dan juga pestisida pupuk organik cair. Ternyata hasil padinya tahan terhadap kekeringan juga produksinya meningkat,” jelas Tahmo.

Lebih lanjut Tahmo menambahkan, penggunaan padi non residu dalam rangka program dari Kementrian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran dengan menanam Padi menggunakan pupuk organic, agen hayati dan juga pupuk organik cair. Hasilnya berupa padi yang steril dari bahan-bahan kimia, selain itu juga tanah juga menjadi subur dan gembur.

“Kita mulai tanam tanggal 7 Juni 2020 dan hari ini tanggal 10 September 2020, panen raya dengan hasil 7,48 ton per hektar gabah kering giling (GKG). Modal bibit 5 kwintal Inpari 42 untuk lahan seluas 20 hektar,” kata Tahmo.
Tahmo berharap Dinas Pertanian yang didukung oleh Kementrian Pertanian terus mendorong para petani untuk melakukan budi daya padi bebas residu ini. “Penjualannya juga tidak susah, ada beberapa pengusaha yang siap menerima hasil produk padi bebas residu ini. Ada perbedaan 10 persen dengan harga padi konvensional atau yang dengan pupuk kimia. Jadi lebih menguntungkan,” beber Tahmo.

Menurut dia harga berasnya sekitar Rp 12.500-15.000 per kg. Cukup menguntungkan dibandingkan harga beras biasa sekitar Rp 8.000-10.000 per kg

Terpisah, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, agar masyarakat untuk bersama-sama menggalakkan budi daya tanaman padi bebas dari residu pestisida.

“Penggunaan pestisida kimia secara masif memang dapat menyelamatkan pertanaman dari kegagalan panen, akan tetapi penggunaan pestisida kimia yang terus menerus dan dalam jumlah yang tinggi dapat merugikan alam dan manusia sendiri,” jelas Suwandi.

Dengan cara ini, dampak negatif penggunaan pestisida terhadap kesehatan dan lingkungan dapat dikurangi. Untuk itu perlu digalakkan budidaya padi bebas residu, terutama ditujukan terhadap kualitas hasil gabah atau beras,” ajaknya. Ke depannya Suwandi berharap agar penanaman padi denga sistim bebas residu ini akan terus dapat meningkatkan produksi padi para petani

Seiring dengan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yaitu segala daya upaya harus dilakukan demi ketersediaan pangan di Indonesia dan kesejahteraan para petani di negeri kita.

Recent Posts

Buka Posko Pengaduan, Komnas Haji beberkan Laporan Permasalahan Penyelenggaraan Haji 2025

MONITOR, Tangerang Selatan - Komnas Haji kembali membuka posko penyelenggaraan ibadah haji untuk pelaksanaan tahun…

22 menit yang lalu

BUMD Tekor, DPR dan Pemerintah Siapkan Badan Regulator Usaha Milik Daerah

MONITOR, Jakarta - Penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendesak untuk segera dilakukan. Penataan ini diharapkan…

46 menit yang lalu

Komnas Haji kembali buka Posko Pengaduan untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025

MONITOR, Jakarta - Komnas Haji kembali membuka posko pengaduan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025…

2 jam yang lalu

IPW: Pengerahan Pengamanan TNI di Kejati dan Kejari Melanggar Konstitusi

MONITOR, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) angkat bicara terkait pengerahan pengamanan TNI di Kejaksaan…

2 jam yang lalu

Petugas Haji Siapkan 27 Rute Bus Shalawat untuk Antar Jemaah ke Masjidil Haram

MONITOR, Jakarta - Bus Shalawat sudah beroperasi sejak kedatangan pertama jemaah haji Indonesia di Makkah…

5 jam yang lalu

Konferensi Parlemen OKI Dimulai di DPR, Siap Bahas Visi Misi Bagi Mereka yang Terpinggirkan

MONITOR, Jakarta - Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 atau Persatuan…

9 jam yang lalu