MONITOR, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bekerjasama Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan menggelar Sekolah Lapang yang dilaksanakan secara virtual, Senin (14/9/2020).
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang diwakili Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto meminta BMKG terus memperbaharui dan memperbaiki distribusi peta rawan bencana serta informasi cuaca. Khususnya untuk kepentingan petani, nelayan, maupun kepentingan mitigasi aspek mitigasi kebencanaan nasional.
Dalam pengarahan Megawati yang disampaikan Hasto, disampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi bencana begitu besar. Sebagai bukti, pada 2019 saja, terjadi 11.500-an gempa dengan berbagai magnitudo serta aspek loncatan curah hujan ekstrem. Hal ini bisa terjadi karena kerusakan lingkungan masif, dipicu oleh pembangunan yang tak memperhatikan keseimbangan alam.
“Ibu Megawati selalu mengingatkan soal pentingnya BMKG dan seluruh informasi yang diberikan, bagaimana BMKG mampu memberikan informasi dengan aplikasi iptek yang dapat memberikan prakiraan cuaca secara dini, yang berkaitan dengan keberhasilan masa tanam, keselamatan nelayan, hingga edukasinya,” kata Hasto.
Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri yang menjadi pembicara pada kegiatan itu menyarankan agar BMKG membuat sebuah aplikasi real time khusus berisi informasi cuaca dan data lainnya demi membantu nelayan menangkap ikan.
“Kami harap nelayan bisa dibantu BMKG, bagaimana informasi cuaca, iklim, dengan kondisi sosiografi itu, untuk bisa kita buat aplikasi digital secara real time. Sehingga membantu nelayan untuk bisa menentukan lokasi penangkapan ikan, cuaca dan iklim. Khususnya itu,” kata guru besar IPB itu.
Rokhmin yang juga merupakan mantan Menteri kelautan dan perikanan itu mengatakan bahwa 14 persen dari total angkatan kerja Indonesia saat ini hidupnya bergantung pada sektor kelautan dan perikanan atau total ada 72 juta orang yang hidupnya terkait sektor tersebut. Namun, sebagian besar berjalan secara tradisional dimana salah satunya mengandalkan informasi cuaca dengan cara-cara lama.
“Disinilah peran BMKG sehingga masyarakat Indonesia terkait bisa meningkatkan kualitas produktivitasnya,” terangnya.
Pembangunan sektor maritim tambah Rokhmin menjadi cita-cita besar PDIP salah satunya melalui program Gerakan Pembangunan (Gerbang) Mina Bahari di era Pemerintahan Presiden Megawati yang bertujuan membangun industri maritim Indonesia dari hulu hingga hilir.
“Program Mina Bahari tersebut menjadikan pelabuhan perikanan bukan hanya untuk berlabuh, tetapi memiliki industri hilirnya hingga permukiman terintegrasi. Sayangnya ini tidak diteruskan,” ungkapnya.
Hingga saat ini menurut penasehat Menteri kelautan dan perikanan 2019-2024 bidang riset dan daya saing itu, PDIP tetap komitmen mendorong pemerintah menjadikan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional.
“PDI Perjuangan ingin Pemerintah ke depan mendirikan atau mendorong usaha kelautan yang core businessnya dua. Yakni menyiapkan sarana produksi dan membeli setelah memproses hasil tangkapan nelayan,” pungkasnya.
