DPRD Minta Pemprov Riau Segera Terapkan PSBB

“Kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Jangan lagi ditunda“

Antrian penumpang KRL yang tidak mengindahkan protokol kesehatan di tengah masa PSBB (Foto: vivanews)

MONITOR, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk segera mengambil tindakan nyata atas kondisi pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan, yakni dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Saya minta agar pembatasan sosial berskala besar di seluruh wilayah di Riau segera diberlakukan. Kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Jangan lagi ditunda (PSBB), karena kalau dibiarkan, kasus positif COVID-19 akan terus meningkat dan terus menelan korban,” Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Riau, Agung Nugroho, di Pekanbaru, Minggu (13/9/2020).

Kasus positif Covid-19 terus melonjak setiap harinya, pada Sabtu (13/9/2020) total ada 223 orang terpapar virus tersebut. Bahkan salah seorang tenaga medis wafat saat berjuang memerangi virus asal China itu.

Agung meminta agar Pemprov Riau membuka mata atas kondisi ini. Tapi jika PSBB itu jadi diterapkan, maka harus disertai dengan kompensasi kepada masyarakat berupa bahan pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Jadi kalau memang Pak Gubernur memikirkan nyawa masyarakatnya, segera kucurkan kompensasi lalu terapkan PSBB,” ujarnya.

Agung menjelaskan, kucuran dana APBD dapat difokuskan untuk kebutuhan masyarakat selama rencana pelaksanaan PSBB. Jika tidak ada bantuan langsung ke masyarakat, hal ini dapat menyebabkan masyarakat tetap keluar rumah untuk mencari makan.

“Kalau bersungguh-sungguh, ini bakal terealisasi dengan baik. APBD kita juga cukup untuk disalurkan dalam bentuk bantuan masyarakat. Jangan pikirkan program lain dulu. Masalah nyawa manusia harus prioritas. Kalau ekonomi bisa dipulihkan, nyawa manusia siapa yang bisa kembalikan,” katanya.

Agung menyebutkan, tidak ada lagi opsi lain untuk menghentikan laju pandemi ini. Jika pemerintah memang benar-benar memikirkan nyawa masyarakatnya, maka terapkan PSBB dan berikan bantuan langsung selama 14 hari.

“Yang penting bantuan itu nyata dan ada. Nanti teknisnya silakan saling koordinasi antara pemprov dan pemkot maupun pemkab,” ungkapnya.

Agung menambahkan bahwa dirinya tidak bermaksud menyalahkan pihak mana pun atas kondisi ini, tujuannya hanya agar kondisi saat ini dapat diatasi.