MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di era pandemi Covid-19 yang masih meninggi sungguh beresiko tinggi. Menurut Haedar, hal tersebut merupakan keputusan politik yang dilematis.
“Pemerintah dan Penyelenggara Pilkada tentu memiliki dasar perundang-undangan dan pertimbangan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, politik, dan moral kenegaraan,” ujar Haedar Nashir, dalam keterangannya.
Ia mengingatkan, ancaman wabah corona harus menjadi perhatian dan pertimbangan penting dan utama. Wabah ini tidak dapat diajak bernegosiasi dan kompromi seperti dunia politik. Menurutnya, era kenormalan baru malah dapat menjadi ruang terbuka bagi sang virus untuk melakukan proses penularan yang berbahaya.
“Ibarat buah simalakama, maju kena mundur kena. Inilah situasi politik pilkada dan pandemi yang saling berkorelasi. Kita berada di dua dunia yang darurat ini, yang wajib seksama tingkat tinggi dalam menyikapinya,” imbuh Haedar.
Menyongsong Pilkada serentak yang akan Desember nanti, Haedar pun berpesan agar semua elemen yang terlibat harus mewaspadai penyebaran virus Corona. Jangan sampai, kata Haedar, Pilkada menjadi cluster baru penyebaran Corona.
“Pilkada jangan sampai menjadi ajang penularan dan semakin beratnya negeri ini hadapi Covid-19 agar berakhir. Politik dan demokrasi penting, tetapi jangan memperberat beban rakyat hadapi pandemi yang masih berbahaya dengan segala dampaknya yang luas,” tandasnya.
