POLITIK

Disaksikan KPK, Pemerintah-Bawaslu Teken SKB Pengawasan ASN

MONITOR, Jakarta – Pemerintah diwakili Kemendagri, Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN bersama Bawaslu RI menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengawasan Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Penandatangan tersebut dilakukan oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo, Mendagri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu Abhan, Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan Ketua KASN Agus Pramusinto di Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Penandatanganan SKB tersebut digelar secara virtual dengan disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dan Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Purnomo Sidi.

Menpan RB, Tjahjo Kumolo, mengungkapkan bahwa tujuan SKB tersebut antara lain sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjaga netralitas ASN, khususnya pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 mendatang.

“Selain itu, membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan netralitas pegawai ASN. Serta untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas pegawai ASN,” ungkapnya.

Menurut Tjahjo, netralitas ASN menjadi jaminan bagi penyelenggaraan birokrasi yang kuat dan iklim demokrasi yang sehat dalam sebuah pemilu yang digelar langsung, umum, bebas, mandiri, jujur dan adil.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian, mengatakan bahwa netralitas ASN menjadi kunci penting dalam meminimalisir konflik di daerah sebagai dampak dari pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat daerah.

“Netralitas menjadi kunci keberhasilan pilkada ini, juga untuk menghindari aksi anarkis dan konflik, karena pilkada ini kita waspadai agar tidak terjadi aksi anarkis,” katanya.

Sementara terkait pengawasan pemilu, Ketua Bawaslu RI Abhan, berharap keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berkurang dibandingkan pada Pilkada 2018 lalu. Pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Bawaslu mencatat, sedikitnya ada 700 kasus ketidaknetralan oknum TNI, Polri dan ASN.

“ASN sering ada pada posisi dilematis di setiap penyelenggaraan agenda pemilu maupun pilkada. Dalam konteks perhelatan politik kontestatif, kita sering mendapati kenyataan bahwa ASN tergerus dalam pusaran tarik-menarik kekuasaan,” ujarnya.

Abhan menyebutkan, faktor utama yang mempengaruhi ketidaknetralan tersebut disebabkan adanya intimidasi dan ancaman dari kekuasaan birokrasi.

“Sebab, mengambil posisi netral dapat dianggap sebagai sebuah pembangkangan yang akibatnya bisa sangat fatal bagi posisi mereka dalam struktur birokrasi,” ungkapnya.

Recent Posts

PT Jasamarga Transjawa Tol Gencarkan Sosialisasi Zero ODOL di Ruas Jalan Tol Palimanan-Kanci

MONITOR, Cirebon - Dalam upaya mendukung program nasional Zero ODOL (Over Dimension Over Loading), PT…

38 menit yang lalu

Menag Terima Taj Yasin, Jateng Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional 2026

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menerima audiensi Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj…

1 jam yang lalu

DPR Dorong Fasum Terdampak Bencana Cepat Diperbaiki, Sistem Peringatan Dini Diefektifkan

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan keprihatinan…

3 jam yang lalu

Prof Rokhmin: Indonesia Emas 2045 Bukan Angan-angan, MAI Harus Jadi Motor Utama Bangun Industri Akuakultur

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menyerukan kebangkitan sektor kelautan…

3 jam yang lalu

Minyak Atsiri Indonesia Menduduki Peringkat ke-8 Dunia

MONITOR, Jakarta - Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan industri minyak atsiri, karena didukung…

5 jam yang lalu

TNI Hormati Keputusan Pemerintah Tunjuk Mayjen Ahmad Rizal Ramadhani jadi Dirut Bulog

MONITOR, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghormati dan mendukung penuh keputusan pemerintah yang menunjuk…

6 jam yang lalu