Sawah kekeringan (Foto: Tribun Jabar)
MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) mengimbau petani di Cirebon, Jawa Barat, untuk segera melindungi lahan pertanian dengan asuransi. Imbauan dikeluarkan setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kertajati memprediksi puncak kemarau di Wilayah III Cirebon, Jawa Barat, terjadi September 2020.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan prediksi BMKG harus disikapi serius oleh petani. Sebab, kondisi tersebut bisa menyebabkan petani gagal panen.
“Prediksi yang dikeluarkan BMKG membuat petani harus segera bersikap. Masih ada waktu sebelum puncak kemarau terjadi. Jangan sampai apa yang sudah dikerjakan menjadi sia-sia karena tidak diantisipasi. Jangan sampai petani merugi akibat kekeringan yang tidak diantisipasi sejak awal. Karena kita tidak mau pertanian dan pangan terganggu dalam kondisi apa pun,” tutur Mentan SYL, Senin (7/9/2020).
Imbauan serupa disampaikan Dirjen PSP Kementerian Pertanian Sarwo Edhy. menurutnya, pertanian tidak boleh terganggu.
“Kita jelas tidak mau lahan pertanian terganggu. Karena pengaruhnya ada di produktivitas. Oleh karena itu, kita meminta petani memberikan perhatian serius terhadap ancaman ini, misalnya dengan mengikuti asuransi. Sebab, cara ini efektif untuk melindungi lahan pertanian,” tuturnya.
Sarwo Edhy menegaskan, mengan mengasuransikan lahan pertanian, petani telah melindungi lahannya dari ancaman gagal panen yang bisa menyebabkan kerugian.
“Peringatan ini harus membuat petani siaga. Langkah antisipatif yang bisa diambil petani di Jawa Barat adalah mendaftarkan lahan pertanian ke asuransi. Jadi, jika kondisi alam seperti kekeringan sudah sangat mengganggu, petani tetap tidak mengalamai kerugian,” tuturnya.
Sarwo Edhy mengatakan, dalam pertanian ada sejumlah kendala yang harus diantisipasi. Seperti perubahan iklim, cuaca ekstrim yang menyebabkan kekeringan atau banjir, juga gangguan hama, dan lainnya.
“Kondisi-kondisi ini bisa menyebabkan gagal panen. Dan tentu saja akan membuat petani merugi. Agar petani terhindar dari kerugian, asuransi adalah pilihan terbaik,” katanya.
Dijelaskannya, asuransi merupakan salah satu komponen dalam manajemen usaha tani untuk mitigasi risiko bila terjadi gagal panen.Dengan adanya asuransi, perbankan lebih percaya dalam menyalurkan kredit.
Sarwo Edhy menambahkan, petani di Cirebon bisa memanfaatkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk menjaga lahannya. Di AUTP, premi yang harus dibayarkan sebesar Rp 180.000 /hektare (ha)/MT. Nilai pertanggungan sebesar Rp 6.000.000/Ha/MT. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap serangan hama penyakit, banjir, dan kekeringan.
Sementara Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kertajati Ahmad Faa Izyn mengatakan kemarau sudah melanda Cirebon sejak Juni lalu. dan puncaknya diprediksi pada September 2020. Menurutnya, ada dua kecamatan di Kabupaten Cirebon yang rawan, yakni Sumber dan Susukan. Tak hanya Cirebon, Faa Izyn menyebut Kecamatan Rajagaluh di Kabupaten Majalengka diprediksi mengalami kekeringan.
“Dua kecamatan di Cirebon diprediksi kekeringan. Kemudian, sampai hari ini suhu tinggi di Cirebon mencapai 35,6 derajat Celsius. Diprediksi suhu tertinggi mencapai 38 derajat Celsius,” kata Faa Izyn.
Ia menjelaskan puncak kemarau akan mengakibatkan sejumlah wilayah mengalami kekeringan, krisis air bersih dan meningkatnya potensi gagal panen.
“Tidak menutup kemungkinan, ke depannya akan meluas. Mengingat musim kemarau masih panjang,” ucap Faa Izyn
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa sawit…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menanggapi…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani, mengungkapkan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti kasus penggerebekan pabrik uang palsu…
MONITOR, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos)…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kekosongan posisi duta besar (Dubes) Indonesia…