MONITOR, Jakarta – Bakal Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mulyadi, disebut sebagai sosok atau karakter yang tidak teguh dalam sikap kepemimpinan.
Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, saat menanggapi dikembalikannya Surat Rekomendasi dari PDIP terkait Pilgub Sumbar 2020 yang sebelumnya diberikan kepada pasangan Mulyadi-Ali Mukhni.
“Sejak awal saya sudah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Minggu (6/9/2020).
Menurut Hasto, PDIP pun mengucapkan terima kasih kepada Mulyadi yang telah mengembalikan surat rekomendasi tersebut.
“Padahal apa yang disampaikan oleh Mbak Puan merupakan suatu harapan agar Sumatera Barat jauh lebih baik sebagaimana sejarah telah mencatat dalam tinta emas kepeloporan para pahlawan Sumbar seperti Moh Hatta, KH Agus Salim, Prof Mohammad Yamin, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, Moh Natsir, Tan Malaka dan lain-lain,” ujarnya.
Hasto mengatakan, sikap Mulyadi tersebut sangat dipahami, karena politik kekuasaan bagi yang tidak kokoh dalam prinsip, hanya menjadi ajang popularitas.
“Bagi PDI Perjuangan, menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila,” katanya.
Hasto menegaskan bahwa komitmen PDIP terhadap Pancasila dan kemajuan Sumbar tidak pernah surut, meski 10 tahun terakhir nampak ada sesuatu yang berbeda.
“Meski Pak Jokowi dan PDI Perjuangan kalah pada Pemilu 2014 dan 2019, kami tetap selalu mendorong Pak Jokowi untuk sering ke Sumbar dan membangun Sumbar tanpa kecuali,” ungkapnya.
“Apakah masyarakat Sumbar akan berterimakasih? Itu nomor kesekian. Yang penting, sikap partai terhadap Sumbar tidak berubah karena provinsi tersebut memiliki sumbangsih terhadap kepeloporan kemerdekaan Indonesia yang luar biasa. Jadi wajib hukumnya bagi Pak Jokowi dan kader PDIP dukung kemajuan Sumbar, baik ada dukungan maupun tidak,” ujar Hasto melanjutkan.
Hasto pun menyampaikan PDIP justru kagum dengan Sumbar. Bagaimana tidak, dari segi bahasa Melayu saja, sejarah mencatat bagaimana bahasa yang pada 1928 digunakan oleh sebagian kecil masyarakat nusantara, mampu diterima sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional dan diterima oleh semua suku bangsa menjadi bahasa persatuan Indonesia.
“Itu kan hebat. Hal tersebut terjadi karena kepeloporan tokoh nasional Sumatera Barat. Bahkan makanan Padang diterima secara luas di seluruh Indonesia. Diterima secara terbuka dan masyarakat Indonesia menjadikannya sebagai makanan nasional,” katanya.
Menurut Hasto, jika bahasa dan makanannya sudah Go Nusantara, masa mendapat masukan dan harapan agar modal kultural kepeloporan Sumbar untuk lebih Pancasilais direspons dengan sikap seperti yang Mulyadi tunjukkan.
“Apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan bagian dari dialektika ideologis dan disampaikan dengan baik, dengan lafal Bismillah. Jadi mari kita lihat secara obyektif dan proporsional, dan dijauhkan dari dinamika Pilgub,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan pernyataan ‘semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila’ dalam acara pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP beberapa waktu lalu.
Pernyataan itupun bergulir bak bola salju dan berbuntut panjang. Beragam tanggapan dan komentar diberikan terkait pernyataan Puan tersebut. Bahkan sampai pada titik dikembalikannya surat rekomendasi kepada pasangan Mulyadi-Ali Mukhni tersebut.
Pasangan Mulyadi, Ali Mukhni, mengatakan bahwa pengembalian surat rekomendasi PDIP itu dilakukan karen banyak desakan dari masyarakat Sumbar, baik yang di kampung maupun yang di perantauan, yang merasa kecewa atas pernyataan Puan.
“Memang banyak tokoh masyarakat Minang yang telepon saya menyampaikan kekecewaan terhadap penyataan Mbak Puan,” katanya.
