MONITOR, Jakarta – Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa pemilu dalam hal ini pilkada, baik yang diselenggarakan secara langsung atau lewat DPRD, sama-sama berpotensi ada politik uangnya.
Menurut Mahfud, potensi terjadinya politik uang pada dua sistem pemilihan itu sama saja, hanya berbeda pada modelnya saja.
“Sama-sama ada money politics-nya, mau eceran atau mau borongan kan begitu, kan sama-sama tidak bisa dihindari,” ungkapnya dalam webinar bertajuk ‘Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal’ yang diselenggarakan oleh MMD Initiative, Jakarta, Sabtu (5/9/2020).
Mahfud mengatakan, ketika adanya perdebatan pilkada harus langsung atau tidak sudah pernah disampaikan sebelumnya, bahkan ditulis di Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa potensi politik uang di pilkada sama saja.
“Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politics-nya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan, bayar ke partai, selesai. Kalau ke rakyat seperti sekarang ini, bayar ke botoh-botoh, pada rakyat pakai amplop satu-satu,” katanya.
Mahfud juga menceritakan pengalamannya sewaktu menjabat Ketua MK. Mahfud mengaku menemukan kecurangan dalam pilkada, kecurangan-kecurangan yang luar biasa, seperti penggunaan dana pemerintah oleh petahana di masa lalu, hingga bermacam-macam kejadian kriminalitas.
“Kalau enggak salah ada 12 jenis pelanggaran pilkada mulai dari pidana sampai administratif,” ujarnya.
Karena itulah, menurut Mahfud, pada waktu itu memang ada pemikiran soal kemaslahatan, sehingga tercetus pilkada sebaiknya dikembalikan ke DPRD.
Namun setelah itu, lanjut Mahfud, dalam prosesnya Indonesia memilih pilkada digelar secara langsung dan dipilih oleh rakyat, bukan DPRD, dengan pertimbangan sejumlah hal-hal positif yang didapat dari sistem tersebut.
“Jadi itu sudah final, secara hukum itulah pilihan kita. Itulah sejarahnya mengapa kita harus tetap melaksanakan pilkada secara langsung, karena kita tidak bisa lagi memutar jarum sejarah, perdebatan sudah selesai,” ungkapnya.
