MONITOR, Padang – Polda Sumatera Barat (Sumbar) menerjunkan 5.827 personelnya untuk mengamankan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak hingga 9 Desember 2020 mendatang.
Kepala Biro Operasi Polda Sumbar, Kombes Pol Heny Sulistia Arianta, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan tingkat kerawanan pilkada guna mengambil langkah antisipasi.
Dalam melakukan pengamanan, menurut Heny, pihaknya telah menjalin koordinasi dengan KPU, Bawaslu, partai politik dan pihak terkait lainnya.
“Kami sudah mulai operasi Mantap Praja Singgalang 2020 untuk mengamankan pelaksanaan pilkada serentak,” ungkapnya kepada wartawan di Padang, Sabtu (5/9/2020).
Dalam skema yang dibuat, Heny mengatakan, operasi tersebut akan berjalan selama 139 hari yang ditargetkan selesai di awal Januari 2021.
Heny menjelaskan, sejumlah tahapan rawan konflik mulai dari saat pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, penerimaan logistik, kampanye, pemungutan suara hingga penetapan telah dipetakan.
“Kami sudah melakukan pemetaan sedemikian rupa dan mempersiapkan langkah strategis agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan baik,” ujarnya.
Dalam pengamanan ini, Heny mengatakan, pihaknya mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sumbar sebesar Rp36,07 miliar. Jumlah ini lebih rendah daripada pengusulan anggaran yang dibutuhkan Polda Sumbar sebesar Rp56,8 miliar.
Menurut Heny, jumlah tersebut tentu masih kurang karena diajukan sebelum adanya pandemi dan dengan adanya pandemi ini membuat kebutuhan meningkat untuk memenuhi protokol kesehatan.
“Mulai adanya alat pelindung diri yang harus dikenakan petugas dalam melakukan pengamanan,” katanya.
